Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat menyebutkan upaya pencegahan stunting anak dapat dilakukan melalui perubahan perilaku serta edukasi bagi masyarakat mengenai hal tersebut.
"Sebab, apabila anak sudah terlanjur stunting, tidak mudah untuk pemulihannya. Karena itulah, langkah pencegahan menjadi sangat penting," kata Harry seperti mengutip catatan ANTARA, Kamis, 1 September 2022.
Musababnya, hingga saat ini permasalahan stunting atau gagal tumbuh pada anak masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah berkomitmen mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Merespons itu, Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung Marjuki menambahkan, hasil kajian oleh Poltekesos Bandung pun menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang apa itu stunting, apa saja penyebabnya, dan seperti apa bahayanya.
"Untuk itu, kami telah mengintegrasikan pencegahan stunting dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat," ujar Marjuki.
Menurut dia, percepatan penurunan stunting merupakan program besar yang membutuhkan kontribusi dari banyak pihak.
Kemensos RI turut menggandeng Tanoto Foundation melalui kerja sama dalam penanganan stunting dengan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) serta Poltekesos Bandung.
Kerja sama dalam upaya percepatan penurunan stunting ini dijalankan melalui pendekatan multidimensional dan penguatan intervensi sensitif.
Sementara itu, Head of ECED Tanoto Foundation Eddy Henry mengatakan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan untuk tim tenaga kesehatan pun dilakukan.
"Tim inilah yang nanti akan melakukan pendampingan terhadap keluarga dalam program pencegahan stunting," tutur Eddy.
Selain implementasi dalam pembuatan pedoman hingga materi perkuliahan atau pembelajaran, semua pihak terkait juga menjalankan Aksi Pengubahan Perilaku Cegah Stunting di 8 Desa Sejahtera Mandiri (DSM) dampingan Poltekesos Bandung di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat.[]
