Jakarta - Peneliti Lembaga Survei Jakarta (LSJ) Fetra Ardianto menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa 71,2 persen responden yang lembaganya teliti pada Februari 2022 kemarin, menolak rencana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi 3 periode.
Pertama, kata Fetra, ide perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 dianggap pelanggaran konstitusi.
Kedua, lanjut Fetra, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dapat memicu munculnya kerusuhan sosial seperti yang terjadi pada akhir kepemimpinan Presiden RI ke-2 Soeharto.
Baca juga: LSJ: Jokowi Bikin Puas, Tapi 71,2 Persen Enggan 3 Periode
"Ketiga, penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden, akan mencoreng legacy dan nama harum Presiden Jokowi di mata publik," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Opsi, Selasa, 15 Maret 2022.
Padahal, menurutnya, survei LSJ menemukan bahwa mayoritas publik atau 67,4 persen mengaku puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Namun, tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi ini ternyata tidak bisa dijadikan pembenaran atau justifikasi untuk memperpanjang masa jabatan Presiden melalui penundaan Pemilu 2024 sebagaimana diusulkan Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan," ujarnya.
Baca juga: PDIP Diminta Tegur Jokowi untuk Menonaktifkan Menko Luhut
Keempat, menurut Fetra, penundaan pemilu dan memperpanjang jabatan presiden dapat menghambat sirkulasi kepemimpinan nasional secara periodik yang sudah menjadi kesepakatan nasional pascareformasi.
Survei LSJ dilakukan pada 18-28 Februari 2022 di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan sampel survei LSJ kali ini adalah 1.225 responden yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling.
Margin of error survei LSJ tersebut adalah +/- 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka responden dengan bantuan kuesioner. []
