Jakarta - Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi meminta PDI Perjuangan (PDIP) untuk menegur kader partainya, yakni Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar bersikap tegas kepada Menko Luhut Binsar Pandjaitan yang mewacakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya, dukungan Luhut tersebut justru akan membuat Presiden Jokowi terjerumus dalam lubang.

Dia menilai tindakan Luhut terkait penundaan pemilu dan diduga bertindak sebagai korlap perpanjangan jabatan Jokowi dengan mengumpulkan sejumlah ketum partai politik adalah tindakan yang menampar muka presiden.

Baca juga: Alvin Lie ke Luhut: Sekalian Saja Perpanjang Jabatan Jokowi 3 Abad

"Karena Jokowi sudah menyatakan taat konsitusi dan tolak tunda pemilu dan tambah masa jabatannya. Tindakan Luhut merusak Jokowi," ujar Muslim dikutip dari RMOL, Senin, 14 Maret 2022.

Menurut dia, seharusnya Menko Luhut fokus mengurusi tugasnya dan tidak melakukan tindakan yang melanggar dan menyimpang dari tugas. Jika ikut berwacana tunda pemilu, maka itu jelas pelanggaran dan indisipliner.

Baca juga: Pernyataan Luhut Indikasikan Penundaan Pemilu, Jokowi Diminta Tegas ke Partai Koalisi

“Karena usulan tunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden adalah hal-hal yang bersifat politis. Itu yang bikin rakyat marah," ujar Muslim.

Presidium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) ini menilai, Jokowi sebagai petugas partai perlu ditegur oleh PDIP agar tegas kepada Luhut. PDIP diminta memastikan Jokowi menonaktifkan Luhut sebagai menteri.

“Jika teguran PDIP tidak dituruti, maka negara akan berjalan tanpa konsitusi dan jelas-jelas menampar muka Jokowi," kata Muslim. []