Simalungun - Pejabat Pemerintah Kabupaten Simalungun menyebut perempuan di wilayahnya kurang berpendidikan politik.

Sudah begitu, sumber daya manusianya (SDM) yang mau terjun ke dunia politik juga dirasa kurang.

Kepala Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun Sri Wahyuni yang bilang itu.

Sri didaulat sebagai pembicara oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Simalungun, Selasa, 7 Juni 2022.

Sri membawa materi dengan tema `Peran Perempuan Pada Era Demokrasi`. 

Dia mengawali tentang pendidikan politik perempuan.

Setelah itu menerangkan kendala keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi pada pemilu dan pilkada di Kabupaten Simalungun. 

"Kendala yang dihadapi perempuan pada saat ini adalah kurangnya pendidikan politik pada perempuan. Termasuk sumber daya manusia, dan kurangnya rasa percaya diri perempuan," kata Sri. 

Dia lalu meminta partai politik lebih banyak melibatkan perempuan dalam aktivitas perpolitikan. 

Baca juga:

Mahfud Md: Tahun 2024 Ada Pemilu Presiden dan Pilkada

"Karena sudah jelas ada peraturan terkait keterlibatan perempuan sebanyak 30 persen," katanya.

Komisioner Bawaslu Simalungun Mulai Adil Saragih mengatakan, pihaknya menggelar sosialisasi tentang peran perempuan dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024.

Kegiatan diikuti kurang lebih 25 orang, perempuan dari kelompok mahasiswa, pemuda, dan organisasi masyarakat.

Kegiatan berlangsung di Sekretariat Bawaslu di Panei Tongah, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.

Kegiatan dibuka dan dihadiri Ketua Bawaslu Simalungun, Muhammad Choir Nazlan Nasution didampingi para Komisioner dan Kepala Sekretariat Bawaslu Simalungun.

Sosialisasi yang difasilitasi Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu Simalungun itu berlangsung interaktif.

Peserta aktif melakukan tanya jawab dengan narasumber dan para Komisioner Bawaslu. []