Jakarta - Politikus PKS, Indra menilai peraturan baru terkait Jaminan Hari Tua (JHT) 100 persen yang hanya bisa diambil saat berusia 56 tahun merugikan para pekerja, khususnya bagi warga yang terkena PHK. Karenanya, ia mendesak pemerintah untuk mencabut peraturan tersebut.
"Jadi sebagai sebuah hak maka semestinya dapat diambil saat pekerja berhenti bekerja, baik karena memasuki usia pensiun maupun karena ter-PHK atau mengundurkan diri," ucap Indra dalam keterangan pers tertulisnya, Sabtu 12 Februari 2022.
PKS menyebut posisi para pekerja semakin lemah setelah UU Cipta Kerja disahkan. Menurutnya, JHT yang hanya bisa dicairkan 100 persen saat berusia 56 tahun sangat memberatkan warga yang terkena PHK dikondis ekonomi yang belum membaik ini.
"Pekerja yang kena PHK biasanya akan mengalami goncangan masalah ekonomi, sebab itu mereka membutuhkan dana JHT dalam memenuhi kebutuhannya maupun sebagai dana menambah modal usaha," katanya.
Indra meminta pemerintah untuk mendengar keluhan masyarakat yang menolak aturan ini.
"Apalagi pada 2015, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan yang serupa dan akhirnya dicabut karena penolakan yang luas," ujarnya.
"Di publik sudah ada 140 ribu lebih orang yang menandatangani petisi menolak berlakukan Permenaker No 2 Tahun 2022 dan bisa terus bertambah merespons kebijakan yang baru dikeluarkan kurang dari 24 jam. Jika pemerintah peka, suara publik ini juga wajib didengar," imbuhnya. []
