Kendari - Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, mengikuti Seminar Nasional Transformasi Perizinan Berbasis Risiko dalam Perizinan Tambang, yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu 1 Desember 2021.

Seminar ini dibuka langsung oleh Ketua KPK RI, Firli Bahuri, dan dihadiri oleh beberapa gubernur serta bupati dan wali kota. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021.

Sekedar informasi, tahun 2021 ini Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan sistem online single submission online single submission risked based approach (OSS-RBA), yang merupakan bagian dari langkah reformasi pemerintah dalam membangun proses perizinan dan menjadi komitmen Pemerintah untuk mempermudah investasi dan sektor usaha. OSS-RBA adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba menarik semua perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Olehnya itu, melalui seminar ini akan membahas berbagai langkah-langkah dalam menghadapi persoalan perizinan pertambangan di daerah.

Ketua KPK, Firli Bahuri, menyampaikan, ada empat permasalahan bangsa. Yakni bencana alam dan non alam, narkoba, terorisme dan radikalisme, korupsi. Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan yang serius.

"Korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, bukan saja merugikan perekonomian negara, tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia. Karena itu, korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan," jelas Firli.

Firli mengaku, sebagai kepala daerah memiliki lima peran penting. Yakni mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.

Melalui seminar ini, pihaknya ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi, karena ingin mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Berikan nilai-nilai anti korupsi dan membangun karakter budaya anti korupsi, maka akan timbul budaya anti korupsi, yang akan mengubah peradaban anti korupsi," terangnya. []