Jakarta - Presiden Prabowo Subianto punya target tahun 2025, Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, dan garam.
Hal itu ditegaskan Kepala Negara dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 22 Januari 2025.
Dalam hal swasembada pangan dan energi, Presiden Prabowo menuturkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia tidak akan mengimpor beras, jagung, maupun garam.
Kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa sasaran swasembada pangan yang ditetapkannya dapat tercapai lebih cepat dari yang diperkirakan, yaitu pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026.
“Jadi mungkin tiga tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Artinya bahwa dengan niat baik, dengan kerja keras, dengan orientasi kepada negara dan bangsa, kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil yang cepat,” ujar Presiden Prabowo.
Merespons target presiden dimaksud, pemerintah daerah dan lintas lembaga berpacu dengan menggelar serangkaian kegiatan seperti penanaman jagung secara masif di daerah masing-masing.
Seperti halnya dilakukan di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara. Sejumlah pejabat di daerah tersebut menggelar penanaman jagung 1 hektare di Kecamatan Gunung Malela pada Selasa, 21 Januari 2025.
Penanaman jagung serentak satu juta hektare persisnya dilakukan di areal Perkebunan PTPN IV Regional 1 Kebun Bangun, Kecamatan Gunung Malela.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan. Acara tersebut diresmikan secara virtual oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dari Desa Karang Mukti, Subang, Jawa Barat, melalui zoom meeting.
Untuk Kabupaten Simalungun ditargetkan pengelolaan lahan seluas 90,25 hektare. Kapolres Simalungun, AKBP Choky Sentosa Meliala, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 15 hektare untuk mendukung program ini.
“Hari ini, kami memulai penanaman di area seluas 2 hektare dan akan terus berlanjut hingga target tercapai,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa pengelolaan lahan di Kabupaten Simalungun, yang terdiri dari lahan PTPN IV Regional 1, Regional 2, dan PT Sipef, akan melibatkan kelompok tani yang telah terdata di Dinas Pertanian. []
