Sumatra Utara - Poros Revolusi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Sumatra Utara (PRMPI Sumut) menggelar aksi demonstrasi di Bundaran SIB, Kota Medan, Sumut, Jumat, 28 Juli 2023.
Koordinator aksi, Sirdo Sagala dalam orasinya menegaskan bahwa saat ini PRMPI merasakan keprihatinan atas sempitnya ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di tengah-tengah masyarakat.
PRMPI juga mengecam langkah pihak-pihak yang masih melakukan intimidasi terhadap aksi atau demo di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
"kita sangat sayangkan beberapa tindakan represif terhadap para aktivis belakangan ini dan kita takutkan ini akan merusak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum," kata Sirdo.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa aksi damai yang dilakukan tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap upaya kriminalisasi rekan-rekan mereka.
Diduga, telah terjadi tindakan kriminalisasi terhadap anggota PRMPI saat menyuarakan terkait kebebasan berpendapat di Jakarta.
"ini adalah sebagai bentuk solidaritas kita terhadap teman-teman di Jakarta dalam beberapa waktu lalu yang kita duga telah dilakukan kriminalisasi dan sempat ditahan walau kini sudah dibebaskan kembali," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator PRMPI Sumatra Utara, Ambrin Simbolon juga menyampaikan turut prihatin atas kejadian yang menimpa rekan-rekan seperjuangannya itu.
Ia berpendapat, hal tersebut merupakan kegagalan demokrasi dan konstitusi dalam menjamin hak warganya untuk menyampaikan pendapat.
"Pembungkaman dan upaya kriminalisasi terhadap aktivis seperti yang dialami oleh teman-teman di Jakarta adalah tindakan yang sangat keji dan tidak mencerminkan negara demokrasi," tukas Ambrin.
"Negara dan pemimpin negara harus menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum," sambungnya.
Dalam poin tuntutan yang dibacakannya, ia meminta agar pemimpin negara berikutnya harus berlaku humanis kepada masyarakat dan tidak otoriter.
"kita harapkan pemimpin bangsa ke depannya adalah mereka yang bisa menjamin kebebasan berpendapat, tidak otoriter serta tidak pernah terlibat di dalam kasus-kasus pelanggaran HAM," ucap Ambrin.[]
