Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi sikap Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang tetap akan melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
Puan meminta penulisan ulang sejarah dilakukan dengan transparan, tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.
"Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya," ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.
Puan juga mengingatkan agar semua pihak saling menghormati dalam proses penulisan ulang sejarah tersebut.
"Jadi, saling menghormatilah terkait dengan hal itu. Ya saling menghormati dan menghargai," imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI meminta Kementerian Kebudayaan menunda proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Permintaan itu disampaikan saat rapat kerja di kompleks parlemen, Rabu, 2 Juli 2025.
Namun, Fadli Zon menegaskan penulisan ulang sejarah tetap akan berjalan sesuai rencana. Ia meminta publik tidak langsung memberikan penilaian sebelum melihat hasilnya.
"Kita akan uji publik gitu. Jadi nggak ada masalah kita uji publik kan, memang rencananya begitu. Jadi lihat dulu hasilnya, jangan kita menghakimi sesuatu yang belum ada," ujar Fadli.
Fadli menjelaskan penulisan ulang sejarah saat ini masih berjalan dan akan dilakukan dengan membuka ruang partisipasi publik. Ia pun mengutip pesan Presiden pertama RI, Sukarno, agar bangsa Indonesia tidak pernah melupakan sejarahnya.
"Ini kan apa yang disebut oleh Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kok kita sekarang malah menuntut tidak boleh menulis sejarah, itu bagaimana ceritanya? Gitu ya, jadi kita tentu harus menulis sejarah kita," jelasnya.
Ia menegaskan penulisan ulang ini bersifat umum dan tidak memuat detail secara spesifik.
"Sebagaimana saya sampaikan, sejarah kita yang kita tulis itu bukan secara detail. Kalau mau detail, itu harus bikin sendiri-sendiri. Nah, ini adalah secara umum," pungkas Fadli.[]
