Batam - Anggota DPD RI asal Kepulauan Riau (Kepri), Richard Pasaribu mengapresiasi langkah Pemko Batam yang telah menampung aspirasi warga umat Kristen yang ada di kota tersebut, khususnya mengenai formasi Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK).
Richard mengaku sudah membaca formasi yang telah dikeluarkan oleh Pemko Batam dalam surat pengumuman dengan nomor: K/487/KP.02.01/XI/2022 tentang seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di lingkungan Pemko Batam tahun 2022.
Dalam catatannya, ada kurang lebih 81 formasi yang disiapkan oleh Pemko Batam untuk Guru PAK baik yang Kristen maupun Katolik, di samping agama lainnya dan mata pelajaran lainnya.
"Saya melihat ini hal luar biasa yang harus kita apresiasi dari Pemerintah kita yang siap mendengar aspirasi rakyat. Saya melihat ini juga buah kolaborasi dari Lembaga Aras Gereja seperti PGI, PGPI, PGPI, GMAHK, PBI, dan Katolik, termasuk Kemenag Kristen yang ada di Kepri maupun di Kota Batam, yang konsisten memperjuangkan aspirasi ini. Begitu juga Anggota DPRD kita yang ada di Batam dan daerah," kata Richard dalam keterangannya, Selasa, 8 November 2022.
Yang tak kalah penting, menurutnya, peranan masyarakat sipil yang senantiasa masih kritis bersuara seperti GMKI, GAMKI, GSKI, MUKI, baik yang ada di Provinsi Kepri maupun Kota Batam, termasuk Forum Guru PAK dan lain-lain ikut ambil bagian dalam mendorong aspirasi ketersediaan Guru PAK tersebut.
"Kekurangan Guru PAK ini sudah menjadi pergumulan kita selama ini, karena formasi P3K untuk Guru PAK di tahun 2021 hanya 2, sedangkan di tahun sebelumnya nol. Dan tentunya sebagai senator atau Wakil Daerah Kepri, saya wajib dan bertanggung jawab untuk menyuarakan dan mengawal aspirasi masyarakat Kepri ini kepada mitra kerja di Pemerintah Pusat, yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB)," ujarnya.
Lebih lanjut, dia berharap kolaborasi ini tetap berlanjut. Sebab, sambungnya, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan hal itu.
"Ini bukti sinergi legislator dan kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak kita. Tentu kita juga harus obyektif bahwa Pemerintah kita responsif terhadap aspirasi umat Kristen khususnya yang ada di Kota Batam. Kenyataannya aspirasi ini sudah menahun di kalangan umat dan menjadi persoalan yang mendasar karena terkait tentang pendidikan agama sebagai basis moral dan masa depan anak-anak kita," ucap Richard.[]
