Daerah Kamis, 13 Oktober 2022 | 17:10

SDK Ajak Petani Sawit di Sulbar Tanam Bibit Unggul untuk Hasil Maksimal

Lihat Foto SDK Ajak Petani Sawit di Sulbar Tanam Bibit Unggul untuk Hasil Maksimal Anggota Komisi IV DPR RI dapil Sulbar, Suhardi Duka. (Foto: Opsi/Eka)
Editor: Rio Anthony Reporter: , Eka Musriang

Mamuju - Petani kelapa sawit di Sulawesi Barat (Sulbar) diminta menanam bibit unggul untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dapil Sulbar, Suhardi Duka (SDK), saat menghadiri bimbingan teknis dan expo dengan tema, Sawit Baik Indonesia 2022, Kamis, 13 Oktober 2022.

"Jangan menanam bibit sembarang, harus bibit yang bagus, sehingga hasilnya juga bagus dan maksimal," kata Bupati Mamuju dua periode yang kerap disapa SDK itu.

Pria yang akrab disapa SDK itu mengungkapkan, kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang diharapkan bisa menjadi unggulan masyarakat Indonesia.

"Mari kita berpikir untuk Indonesia, untuk Sulbar dan Mamuju ini," katanya.

Ia pun menyinggung dana replanting sawit yang diselewengkan, bahkan ada yang sampai ditahan dalam penjara. Sehingga, SDK berharap, kasus tersebut tidak mengorbankan penerima manfaat.

"Dikelolah dengan baik, sehingga msyarakat yang layak dan pantas menerima itu tepat sasaran. Karena jangan sampai ada yang berbuat salah tapi petani korbannya," kata SDK.

Dia menambahkan, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 51 juta ton, namun konsumsi domestik masih kurang, atau dimanfaatkan dalam negeri hanya 18,42 juta ton.

"Kelapa sawit Indonesia tidak terlepas dari berbagai isu termasuk isu lingkungan dari negara di Eropa demi untuk melindungi produk nabatinya. Mereka mengatakan, poduksi sawit Indonesia merusak lingkungan sehingga sawit tidak populer disana, bahkan, harganya naik turun karena tergantung harga dunia," katanya.

Olehnya itu, kata dia, Indonesia harus meminimalisir tuduhan Eropa, karena memang ada fakta di Indonesia 3.5 juta hektar rakyat dan korporasi menerobos lahan sawit.

"Kita ini harus clear, agar lahan sawit lepas dari dari kawasan hutan, sehingga antara kepentingan lingkungan hidup berkelanjutan dan kepentingan ekonomi bisa sejalan, jangan sampai kepentingan ekonomi merusak lingkungan," kata SDK.

Pihaknya meminta pemerintah tidak lagi memberikan izin sawit kepada koorporasi, karena sudah banyak dikuasai daripada rakyat. Pihaknya juga meminta, di moratorium dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelolahnya.

"Kondisi antara sawit rakyat dan perusahaan saat ini, tingkat produktifitasnya berbeda, karena tingkat kemampuan mengelolah rendah, baik pengetahuan mau pun modal, bahkan infrastrukturnya," katanya.

Tapi dengan harga sawit yang fluktuatif sekarang ini mencapai Rp 2000 perkilogram, itu cukup baik. SDK menginginkan, harga sawit tidak terpengaruh pasar dunia, tapi tergantung kemampuan Indonesia, sehingga sekarang ada program pemerintah B20 dan B30, bahkan ditingkatan hingga mencapai B50 yang produksinya bisa dalam negeri.

"Saya berharap, antara petani, pemerintah dan anggota DPR harus kerjasama, supaya ada yang mengambil kebijakan, mempengaruhi kebijakan dan menerima kebijakan. Kalau pemerintah ada kebijakannya tidak baik kita kritisi agar diperbaiki," kata SKD. []

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya