Jakarta - Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) resmi merilis sebuah policy brief strategis yang menyoroti stagnasi tunjangan fungsional dosen yang tidak pernah mengalami kenaikan sejak tahun 2007.
Dokumen ini disusun oleh tim akademisi lintas universitas sebagai bentuk advokasi terhadap penghargaan yang lebih adil bagi profesi dosen di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Dalam policy brief tersebut, tim penulis yang terdiri dari Yulita Sirinti Pongtambing, M.K.M (Universitas Negeri Makassar), Sucy Delyarahmi, S.H., M.H (Universitas Andalas), Prof. Nikolas Fajar Wuryaningrat, SE., M.Sc (Universitas Negeri Manado).
Ir. Eliyah Acantha Manapa Sampetoding, M.Kom (Universitas Hasanuddin), dan Dr. Evi Ristiana, M.Pd (Universitas Negeri Makassar), menegaskan bahwa tunjangan fungsional bukan semata insentif finansial, melainkan bentuk penghargaan atas kontribusi dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
“Sudah hampir dua dekade tidak ada penyesuaian. Ini jelas tidak adil, terlebih ketika kita bandingkan dengan profesi lain di sektor ASN yang justru mengalami penyesuaian berkala,” ujar Prof. Nikolas Fajar
Ketimpangan tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Laju inflasi, kenaikan biaya hidup, serta semakin kompleksnya beban kerja dosen menjadikan tuntutan penyesuaian tunjangan ini sebagai kebutuhan mendesak.
ADAKSI menilai bahwa stagnasi ini berdampak pada motivasi, profesionalisme, serta kualitas pendidikan tinggi secara umum.
Sebagai solusi konkret, ADAKSI mengajukan usulan kenaikan tunjangan fungsional dosen berdasarkan jenjang jabatan fungsional akademik sebagai berikut: Jenjang Fungsional Dosen Asisten Ahli (Ahli Pertama) sebesar Rp 2.750.000 per bulan.
Jenjang Fungsional Dosen Lektor (Ahli Muda) sebesar Rp 3.600.000 per bulan, Jenjang Fungsional Dosen Lektor Kepala (Ahli Madya) sebesar Rp 4.200.000 per bulan dan Jenjang Fungsional Dosen Guru Besar (Ahli Utama) sebesar Rp 5.500.000 per bulan.
ADAKSI mendorong pemerintah, khususnya Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan, untuk segera menindaklanjuti rekomendasi ini sebagai bagian dari reformasi kesejahteraan dosen ASN.
“Jika negara menginginkan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing global, maka sudah seharusnya penghargaan terhadap dosen juga mencerminkan nilai dan tanggung jawab akademik yang mereka emban,” pungkas Prof. Nikolas Fajar
Dengan terbitnya policy brief ini, ADAKSI membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemangku kebijakan dan komunitas akademik, demi mewujudkan sistem penghargaan yang lebih adil, bermartabat, dan berorientasi pada kualitas.
Policy Brief yang disusun oleh Tim Penulis ini, akan dibahas pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) tanggal 7-8 Agustus di Malang yang menjadi salah satu program kerja perjuangan Utama ADAKSI. []
