Makassar – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas oleh pemerintah melalui DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN), terus disosialisasikan ke berbagai daerah. Pada Minggu, 23 Februari 2025, program ini diperkenalkan kepada warga, mahasiswa, dan aktivis di Kota Makassar.
Sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, MBG bertahap diperluas ke seluruh Indonesia untuk memastikan akses gizi seimbang bagi masyarakat.
Sosialisasi ini berlangsung di Vaan In Sky, Kecamatan Mariso, dengan lebih dari 300 peserta dari berbagai kalangan, termasuk dosen, mahasiswa, pengusaha, aktivis, serta perwakilan organisasi Islam.
Hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, serta perwakilan Tenaga Ahli Utama BGN, Ikeu Tanziha, yang memberikan pemaparan mengenai pentingnya program ini dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Menurut Ashabul Kahfi, MBG adalah salah satu langkah strategis dalam pembangunan SDM Indonesia. “Ketika kualitas SDM meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan ikut terdongkrak,” ujarnya.
Program ini bukanlah konsep baru dan telah diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, India, dan Ethiopia dengan nama yang berbeda-beda. Secara global, sudah ada 418 juta orang yang menerima manfaat dari program serupa.
Di Indonesia, target MBG tahun 2025 adalah 17,89 juta penerima, dengan sasaran awal 2 juta orang pada Maret dan 5 juta orang pada Mei.
"Program ini sederhana dalam konsepnya—nasi, telur, ayam, sayur, dan buah—tetapi pelaksanaannya membutuhkan manajemen yang solid. Dalam satu dapur MBG, bisa ada 3.000 penerima manfaat, yang berarti membutuhkan tenaga kerja, pengawasan ahli gizi, serta sistem kerja shift bagi para petugas," tambahnya.
MBG menargetkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan gizi tambahan, yaitu:
1. Balita – karena periode emas pertumbuhan sangat menentukan masa depan mereka.
2. Pelajar (SD hingga SMA/sederajat) – untuk memastikan generasi muda tumbuh sehat dan cerdas.
3. Ibu Hamil dan Menyusui – guna mengurangi risiko bayi lahir prematur serta memastikan bayi mendapatkan asupan gizi optimal.
Lebih dari sekadar memberi makan, program ini juga dirancang untuk memperkuat perekonomian masyarakat. UMKM diharapkan menjadi pemasok utama bahan baku, sehingga sektor pertanian, perikanan, dan peternakan ikut bergerak. Di Sulawesi Selatan sendiri, 2 juta orang menjadi sasaran program ini, termasuk 36.000 warga di Panakkukang.
Indonesia diperkirakan akan mencapai puncak bonus demografi pada 2030, di mana 60% penduduk berada dalam usia produktif. Namun, jika SDM tidak berkualitas, maka bonus ini bisa berubah menjadi bencana sosial.
"Bonus demografi ini seperti pisau bermata dua. Jika SDM kita unggul, kita akan bersaing di tingkat global. Tetapi jika tidak, kita justru akan menghadapi lonjakan pengangguran yang menjadi beban ekonomi," tegas Ashabul Kahfi.
Program MBG diharapkan menjadi solusi dalam membangun SDM yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di dunia kerja. Banyak negara maju yang tidak memiliki kekayaan alam melimpah, tetapi mampu berkembang pesat karena SDM mereka unggul.
Dukungan Penuh untuk Program Prioritas Nasional
MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain untuk memperbaiki gizi anak-anak dan ibu, program ini juga bertujuan mengurangi angka stunting dan malnutrisi di Indonesia, yang masih menduduki peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara dengan 4,7 juta kasus gagal gizi.
Meski ada kritik terhadap kebijakan pemerintah, Ashabul Kahfi menekankan pentingnya menyikapi perbedaan pendapat dengan bijak.
"Sebagian yang menolak ini adalah mereka yang memiliki akses lebih baik di luar negeri. Tetapi bagi masyarakat luas, program ini adalah kebutuhan nyata," ujarnya.
Dengan implementasi yang tepat, MBG bukan hanya memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup, tetapi juga membuka peluang bagi ekonomi lokal untuk berkembang. Jika SDM unggul, maka lapangan kerja akan terbuka luas, baik di dalam maupun luar negeri.
Program ini bukan sekadar janji politik, tetapi langkah nyata menuju Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi persaingan global. []
