News Senin, 30 Oktober 2023 | 19:10

Tahun Politik 2024, Jokowi Minta Kepala Daerah Netral

Lihat Foto Tahun Politik 2024, Jokowi Minta Kepala Daerah Netral Presiden Jokowi. (Foto: Ist)
Editor: Tigor Munte

Jakarta - Presiden Jokowi mengumpulkan kepala daerah se-Tanah Air di Istana Negara, Jakarta. Jokowi meminta kepala daerah bersikap netral menghadapi Pemilu 2024.

Jokowi menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga.

“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” katanya.

Kemudian apabila terjadi pergolakan di masyarakat, Jokowi meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut. 

“Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan politik. Selesaikan dengan (segera),” katanya.

Hal lainnya, Jokowi mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.

“Pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan,” katanya.

Jokowi mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. 

Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.

“Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 kg, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan, saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM kita,” lanjutnya.

BACA JUGA: Santap Siang dengan Jokowi, Prabowo: Kalau Gak Diundang Kita Jarang Bisa Kumpul

Diingatkan juga para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino. 

Meski di beberapa daerah hujan telah turun, tetapi potensi kebakaran juga harus tetap diantisipasi.

“(Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira, diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini,” ujarnya.

Untuk reformasi birokrasi, Jokowi menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. 

Hal tersebut dikarenakan investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang Bapak, Ibu gubernur, bupati, wali kota (harus) selesaikan karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan,” imbuh Presiden.

Di akhir, Jokowi mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri. 

“Berikan dukungan penuh pada program-program ini,” tandasnya. []

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya