News Jum'at, 25 Februari 2022 | 15:02

Usulan Penundaan Pemilu 2024, Fahri: Korbankan Reputasi Jokowi yang Ingin Berakhir Baik

Lihat Foto Usulan Penundaan Pemilu 2024, Fahri: Korbankan Reputasi Jokowi yang Ingin Berakhir Baik Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.(Foto:Opsi/Istimewa)

Jakarta - Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menegaskan ada pihak yang mencari keuntungan sekaligus hendak menjerumuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait usulan penundaan Pemilu 2024.

"Kita harus punya keberanian moral untuk mencegah agar orang-orang menjerumuskan Presiden dalam killing field yang berbahaya," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Jumat, 25 Februari 2022.

Menurutnya, selain mencari untung, pihak yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda disebut turut mengorbankan Jokowi.

"Jangan sampai mereka mengambil keuntungan dari situasi yang ada dengan cara mengorbankan reputasi Presiden sebagai negarawan yang ingin berakhir dengan baik," ujarnya.

Dia lantas mengingatkan kembali ucapan Jokowi yang menyebut bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden ingin menampar mukanya, mencari muka, dan ingin menjerumuskannya.

"Bangsa kita punya pengalaman pahit berlaku sadis kepada mantan pemimpinnya. Maka tindakan politisi yang mengutip kalimat Pak Jokowi, `Cari muka dan menampar muka saya` harus dihentikan," tuturnya.

Kondisi saat ini, menurut Fahri Hamzah, sebaiknya difokuskan pada Pemilu 2024 yang sudah ditetapkan pemerintah dan DPR.

"DPR dan Mendagri mewakili Presiden sudah putuskan Pemilu sudah ditetapkan 14 Februari 2024. Kita fokus ke sana. Jangan layani para avonturir sekarang, berbahaya bagi negara," ucap Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Ia pun merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Jokowi menegaskan, sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," kata Presiden Jokowi.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya