Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan kedaulatan pangan melalui optimalisasi sektor kelautan dan perikanan.
Program Ekonomi Biru yang menjadi bagian dari visi besar Asta Cita diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat ketahanan pangan, dan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Yerikho Manurung, mahasiswa Magister Hukum Bisnis Universitas Trisakti, menegaskan bahwa keberhasilan Ekonomi Biru sangat bergantung pada peran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Program ini mencakup lima pilar utama: perluasan wilayah konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur, budidaya perikanan di laut dan darat, pengendalian wilayah pesisir, serta perawatan ekosistem laut.
"Untuk menjamin stabilitas ketahanan pangan, khususnya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, KKP harus menjadi instansi paling strategis dalam memastikan keberlanjutan program ini sesuai dengan tujuan nasional," kata Yerikho dalam keterangannya, Rabu, 26 Maret 2025.
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat realisasi Ekonomi Biru. Namun, tantangan di lapangan tetap ada, terutama bagi nelayan di wilayah kepulauan yang masih menghadapi kesulitan dalam akses bahan bakar, fasilitas penyimpanan ikan, hingga kebijakan terhadap kapal berbendera asing.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang inklusif, agar seluruh masyarakat, termasuk nelayan kecil, dapat merasakan manfaat dari program ini.
Yerikho menambahkan, sektor kelautan memiliki potensi besar dalam membuka lapangan kerja bagi sekitar 30 juta jiwa.
Dengan pengelolaan yang baik, industri perikanan nasional akan semakin kompetitif di pasar global dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan serta perekonomian daerah pesisir.
“Program strategis ini menjadi langkah nyata dalam memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dengan mengoptimalkan sumber daya kelautan, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan dan membangun kemandirian ekonomi berbasis maritim,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dari DPR RI agar kebijakan ini berjalan dengan baik.
"Demi memastikan implementasi yang efektif, pengawasan dari legislatif harus dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsinya," tutup Yerikho.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia semakin optimis dalam mewujudkan Ekonomi Biru yang berkelanjutan.
Dengan komitmen pemerintah dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, sektor kelautan dan perikanan akan menjadi pilar utama dalam menjamin ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan bangsa.[]
