Cirebon – Rencana penerapan kebijakan sekolah lima hari pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Cirebon menjadi sorotan serius dalam dinamika reformasi pendidikan daerah. Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, menilai kebijakan tersebut harus dikaji secara matang. Agar benar-benar memberikan dampak positif bagi siswa.
Menurut Rinna, kebijakan sekolah lima hari merupakan bagian dari arah kebijakan nasional dalam pembangunan sumber daya manusia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Secara konsep, kebijakan ini mencerminkan semangat modernisasi pendidikan melalui efektivitas pembelajaran, efisiensi waktu, serta penguatan peran keluarga dalam tumbuh kembang anak.
“Model sekolah lima hari sudah diterapkan di berbagai negara dan sejumlah daerah di Indonesia. Ini sebagai bagian dari transformasi sistem pendidikan,” ujarnya pada Senin (6/4/26).
Namun demikian, Rinna menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada konsep. Melainkan juga kemampuan adaptasi terhadap kondisi lokal di Kota Cirebon.
Ia menjelaskan, kebijakan ini memiliki sejumlah manfaat. Seperti memberikan waktu lebih bagi siswa untuk berinteraksi dengan keluarga, mengembangkan minat non-akademik, serta menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat.
Dari perspektif psikologi pendidikan, keseimbangan tersebut dinilai penting bagi perkembangan kognitif dan emosional anak. Selain itu, bagi guru, sistem lima hari kerja dinilai dapat memberikan waktu yang lebih proporsional untuk pemulihan energi dan pengembangan profesional.
Sementara bagi pemerintah daerah, kebijakan ini berpotensi mendorong efisiensi serta inovasi dalam tata kelola pendidikan. Meski demikian, Rinna mengingatkan adanya tantangan yang perlu diantisipasi. Tidak semua keluarga memiliki kesiapan yang sama dalam mendampingi anak selama dua hari libur.
Bagi sebagian orang tua dengan keterbatasan waktu dan sumber daya, tambahan hari di rumah justru bisa menjadi persoalan baru.
“Perlu dilihat bahwa kebijakan ini tidak hanya soal sekolah, tetapi juga kesiapan ekosistem keluarga dan masyarakat,” tegasnya.
Perubahan dari enam hari menjadi lima hari sekolah juga berdampak pada durasi belajar harian yang lebih panjang. Kondisi ini menuntut kesiapan sarana dan prasarana, mulai dari ruang kelas yang nyaman, sirkulasi udara yang baik, hingga fasilitas sanitasi yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur yang layak, Rinna menilai efektivitas pembelajaran justru berpotensi menurun.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fasilitas pendidikan di Kota Cirebon sebelum kebijakan diterapkan. Selain itu, pengelolaan beban belajar juga menjadi perhatian penting. Pemadatan jam pelajaran harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan kelelahan bagi siswa maupun guru.
Pendekatan pembelajaran yang interaktif dan variatif dinilai menjadi solusi agar proses belajar tetap menyenangkan. Lebih lanjut, ia menilai kebijakan sekolah lima hari secara tidak langsung memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu mendorong program berbasis komunitas. Seperti kegiatan edukatif di lingkungan masyarakat, pengembangan ruang publik ramah anak, serta kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan sosial.
Rinna juga menyarankan agar implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap melalui skema percontohan (pilot project). Langkah ini dinilai penting untuk mengidentifikasi kendala, mengukur dampak kebijakan, serta menyempurnakan desain implementasi sebelum diterapkan secara luas. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Cirebon disebut memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat lokal.
“Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya adalah apa yang terbaik bagi anak. Kebijakan pendidikan harus diukur dari dampaknya terhadap proses belajar, kesehatan mental, dan perkembangan sosial siswa,” ungkapnya.
Rinna berharap, dengan perencanaan yang matang, pelibatan masyarakat, serta pendekatan yang adaptif, kebijakan sekolah lima hari dapat menjadi langkah maju dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon.
“Reformasi pendidikan bukan hanya soal perubahan sistem, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh setiap anak,” pungkasnya. []
