Cirebon – Sejumlah aspirasi yang disuarakan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Cirebon pada 15 Juni 2026 kini resmi diteruskan ke tingkat nasional. Aspirasi tersebut berasal dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Cirebon Raya dan Aliansi BEM Cirebon Raya.
Proses penyerahan dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, didampingi Anggota DPRD Kota Cirebon, M. Noupel, kepada Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, Kamis (18/6/2026). Dokumen aspirasi itu selanjutnya akan diteruskan kepada pimpinan DPR RI untuk menjadi perhatian di tingkat pusat.
Harry menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur yang sah dan sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, suara mahasiswa merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang harus mendapat ruang untuk disampaikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Ia menyebut keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan masukan menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap berbagai isu kebangsaan. Karena itu, DPRD berupaya memastikan seluruh aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
Harry juga berharap berbagai pandangan dan masukan yang disampaikan mahasiswa dapat dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan di tingkat nasional dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Cirebon Raya, yang terdiri atas HMI, IMM, HIMA Persis, GMNI, dan PMII, bersama Aliansi BEM Cirebon Raya, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Cirebon pada Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat serta menyoroti kondisi sosial dan ekonomi yang dinilai masih menjadi persoalan di tengah masyarakat.
Massa aksi membawa tujuh tuntutan utama, meliputi stabilisasi ekonomi nasional, penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penghapusan dwifungsi TNI dan Polri, penghentian tindakan represif aparat, serta penegakan supremasi hukum.
Setelah menyampaikan orasi di halaman gedung DPRD, para peserta aksi diterima oleh pimpinan DPRD Kota Cirebon, yakni Harry Saputra Gani, M. Noupel, dan Karso. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka secara langsung dan menyerahkan dokumen aspirasi untuk ditindaklanjuti.
Perwakilan mahasiswa, Baedlowi Kamal, menjelaskan bahwa aksi tersebut digelar sebagai sarana menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Menurutnya, sejumlah program dan kebijakan pemerintah perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran negara yang lebih optimal, terutama untuk sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. []
