Jakarta – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Wahyu Dewanto menilai skema pembiayaan kreatif (creative financing) tersebut dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mempercepat pembangunan LRT Jakarta Fase 1C Manggarai-Dukuh Atas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Wahyu mengungkapkan, penerbitan obligasi daerah sebenarnya bukan merupakan gagasan baru. Pemprov DKI Jakarta telah lama merencanakan skema tersebut sebagai bagian dari upaya mencari sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD DKI.
Menurut Wahyu, rencana penerbitan obligasi pada 2027 mendatang patut didukung, selama dana yang dihimpun benar-benar diarahkan untuk membiayai kebutuhan publik.
”Jadi sebenarnya obligasi itu kan prinsipnya adalah creative financing yang di-create oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sebenarnya dari dulu sudah mau dilaksanakan. Tahun 2027 mudah-mudahan bisa terlaksana,” ujar Wahyu Dewanto saat diwawancarai usai Rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Ia berpendapat, salah satu aspek penting dalam penerbitan obligasi daerah adalah kejelasan peruntukan dana. Dengan demikian, masyarakat maupun investor memiliki keyakinan bahwa dana yang dihimpun tidak sekadar digunakan untuk kebutuhan yang bersifat administratif, melainkan menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Wahyu secara khusus mendukung apabila dana obligasi digunakan untuk pengembangan transportasi publik Jakarta, termasuk rencana pengembangan LRT Jakarta Fase IC, milik BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang akan menghubungkan Stasiun Manggarai dengan Stasiun Dukuh Atas.
Menurut dia, pembangunan transportasi publik merupakan bentuk investasi jangka panjang yang manfaatnya tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna layanan.
”Kalau obligasi itu diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kebutuhan publik dalam hal pembangunan transportasi, menurut kami itulah nilai positifnya,” katanya.
Wahyu menjelaskan, obligasi daerah pada dasarnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan.
Menurut dia, masyarakat ataupun perusahaan swasta dapat membeli obligasi dan memperoleh imbal hasil. Sementara pemerintah mendapatkan sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan warga.
”Jadi masyarakat bisa beli obligasi dengan harapan bahwa transportasi publik yang ada di Jakarta bisa terbangun,” ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan Pemprov DKI agar memastikan penggunaan dana obligasi harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat nyata.
Menurutnya, keuntungan finansial bagi investor memang menjadi salah satu aspek dalam penerbitan obligasi, tetapi manfaat pembangunan bagi masyarakat tidak boleh dikesampingkan.
Wahyu menilai obligasi akan kehilangan nilai strategisnya apabila dana yang dihimpun tidak digunakan untuk program yang memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
”Kalau obligasinya hanya dibuat hal-hal yang tidak bermanfaat, percuma, meskipun pasti ada return-nya, pasti keuntungannya ada,” ujar dia.
Selain transportasi, Wahyu menyebut dana obligasi daerah juga dapat diarahkan untuk membiayai sektor pelayanan publik lainnya, seperti pembangunan fasilitas kesehatan dan program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau obligasi itu tepat, artinya untuk membangun transportasi Jakarta, untuk membangun misalnya kesehatan dalam hal ini rumah sakit, untuk membangun kesejahteraan masyarakat, itu saya rasa menjadi suatu yang bagus,” katanya.
Menurut Wahyu, kejelasan penggunaan dana tersebut juga menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan investor. Sebab, semakin jelas proyek yang dibiayai dan semakin besar manfaatnya bagi masyarakat, maka kian kuat pula alasan investor untuk berpartisipasi dalam penerbitan obligasi daerah.
Ia berharap skema tersebut dapat menjadi bagian dari strategi pembiayaan pembangunan Jakarta secara berkelanjutan, khususnya untuk sektor transportasi yang membutuhkan investasi besar dan dilakukan secara bertahap.
”Untuk menarik trust para investor sehingga untuk keberlangsungan transportasi di Jakarta itu ada harapan yang jelas,” kata Wahyu Dewanto.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menaikkan nilai penerbitan obligasi daerah dari rencana awal sekitar Rp3,5 triliun menjadi Rp5,6 triliun. Salah satu penggunaannya diarahkan untuk mendukung pengembangan LRT Jakarta, termasuk rencana pembangunan Fase IC dari Manggarai menuju Dukuh Atas. []
