BP Tapera Perkuat Sinergi dengan Kemenhut melalui Program KPR Subsidi FLPP

Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan audiensi bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam rangka memperkuat sinergi serta menyosialisasikan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan bagi pegawai Kemenhut yang belum memiliki rumah.

Audiensi tersebut dipimpin oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma, bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz.

“Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan program KPR Subsidi FLPP sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam penyampaian informasi program perumahan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan,” kata Sid Herdi Kusuma dalam keterangannya dikutip Rabu, 30 September 2026.

Sid Herdi Kusuma menyampaikan bahwa BP Tapera memiliki mandat untuk mendukung penyediaan pembiayaan perumahan melalui program KPR Subsidi FLPP sebagai salah satu upaya membantu masyarakat memiliki rumah pertama.

“Program KPR Subsidi FLPP hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama dengan pembiayaan yang terjangkau. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh kemudahan berupa angsuran yang ringan, uang muka terjangkau, serta rumah yang layak huni,” ujar Sid Herdi Kusuma.

Sid menjelaskan, KPR Sejahtera FLPP dirancang untuk menjawab tantangan masyarakat dalam memiliki rumah, seperti meningkatnya harga rumah, tingginya suku bunga, uang muka, serta biaya administrasi.

Program ini memberikan sejumlah kemudahan, antara lain bunga tetap sepanjang tenor, cicilan tetap hingga lunas, serta tenor pembiayaan hingga 40 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam audiensi tersebut, BP Tapera menyampaikan bahwa program KPR FLPP dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan perumahan bagi pegawai Kementerian Kehutanan yang belum memiliki rumah, termasuk pegawai dengan status PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu yang memenuhi ketentuan sebagai penerima manfaat.

“Kami ingin membuka akses informasi seluas-luasnya agar pegawai Kementerian Kehutanan yang belum memiliki rumah dapat mengetahui manfaat program KPR FLPP dan kesempatan untuk memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan subsidi,” tambah Sid.

Program KPR Subsidi FLPP diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, di antaranya belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, serta memiliki penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Mahfudz menyambut baik langkah BP Tapera dalam menyampaikan informasi mengenai program KPR Subsidi FLPP sebagai salah satu upaya memperluas akses pembiayaan perumahan.

“Program KPR Subsidi FLPP menjadi salah satu peluang bagi pegawai yang belum memiliki rumah untuk mendapatkan informasi mengenai akses pembiayaan perumahan. Sinergi dan koordinasi diperlukan agar informasi program ini dapat tersampaikan kepada pegawai yang membutuhkan,” ujar Mahfudz.

Per 29 September 2026, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP sebanyak 161.746 unit dengan nilai pembiayaan mencapai Rp20,139 triliun.

Melalui audiensi ini, BP Tapera dan Kementerian Kehutanan diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dalam penyampaian informasi program KPR Subsidi FLPP, sehingga semakin banyak pegawai yang memenuhi kriteria dapat memperoleh kesempatan untuk mewujudkan kepemilikan rumah pertama. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

KAI Daop 3 Cirebon Gandeng Tiga Kejari, Perkuat Perlindungan Hukum dan Pengamanan Aset

Cirebon – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi...

PKS Sebut Legitimasi PSI di Pemerintahan Prabowo Habis, PSI: Kami Tetap Mendukung!

JAKARTA, Opsi.id – Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi...

Sepanjang 2026, KAI Daop 3 Cirebon Edukasi 1.056 Orang Tentang Dunia Perkeretaapian

Cirebon - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi...

Polres Cirebon Kota dan Macan Ali Salurkan 8.000 Liter Air Bersih untuk Warga Mundu

CIREBON – Kepedulian terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan...

Dipilih Rakyat, tetapi Tak Punya Kuasa? Fungsi Wakil Kepala Daerah Digugat ke MK

JAKARTA, Opsi.id – Kedudukan dan kewenangan wakil kepala daerah...

KKT II di Mimika Perkuat Kolaborasi Daerah, 27 Kabupaten/Kota Sepakat Bangun Ekosistem Toleransi

Mimika – Upaya memperkuat toleransi dan merawat keberagaman di...

Komisi III DPR Kejar RUU Penyadapan Rampung Sebelum Akhir Tahun

JAKARTA – DPR RI mulai mendorong percepatan pembahasan Rancangan...

RUU Perampasan Aset Rampung Dirumuskan, Komisi III DPR Masuk Tahap Keputusan

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki...

Berita Terbaru

Popular Categories