Rapat Agraria di DPR Ditunda, Komisi III Soroti Ketidakhadiran Kabareskrim Polri

Jakarta — Pembahasan sejumlah konflik agraria di Komisi III DPR RI harus tertunda setelah Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono tidak hadir dalam rapat yang digelar bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Kamis, 20 Agustus 2026.

Rapat tersebut awalnya dijadwalkan untuk membahas berbagai persoalan konflik lahan yang terjadi di sejumlah daerah.

Namun, agenda tersebut tidak dapat dilanjutkan karena pihak kepolisian yang diharapkan hadir belum memberikan perwakilan.

Pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana mengatakan keputusan penundaan diambil berdasarkan kesepakatan anggota.

“Karena perwakilan belum ada, kita tunda dulu rapat ini sampai waktu yang belum ditentukan,” ujar Dede.

Anggota Komisi III DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Kabareskrim

Ketidakhadiran Kabareskrim menuai sorotan dari sejumlah anggota Komisi III DPR.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Martin Daniel Tumbelaka menilai rapat tersebut memiliki urgensi tinggi karena berkaitan dengan persoalan masyarakat yang terdampak konflik agraria.

Menurutnya, kehadiran Kabareskrim diperlukan agar pembahasan dapat berjalan dan menghasilkan langkah penyelesaian.

“Momentum ini sangat penting, tetapi beliau tidak hadir,” kata Martin.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun. Ia meminta penjelasan terkait alasan ketidakhadiran Kabareskrim dan mengingatkan agar hal serupa tidak kembali terjadi.

“Ruang ini bukan ruang untuk main-main. Kasusnya seperti ini, lalu diundur, tidak hadir, diundur lagi. Ini harus ada penjelasan,” ujar Adang.

KPA Soroti Persoalan Kriminalisasi dalam Konflik Lahan

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika turut menyayangkan penundaan rapat tersebut.

Ia mengatakan pihaknya sebelumnya telah berkomunikasi dengan Kapolri dan jajaran kepolisian mengenai pentingnya pembahasan penyelesaian konflik agraria.

Menurut Dewi, persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan sengketa lahan, tetapi juga menyangkut dugaan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah.

“Ini penting untuk segera menuntaskan kekerasan dan kriminalisasi yang dialami petani, masyarakat adat, aktivis, dan advokat yang memperjuangkan hak atas tanah,” ujar Dewi.

Dorong Polri Gunakan Pendekatan Humanis

Dalam rapat tersebut, KPA juga ingin memastikan agar penanganan konflik agraria oleh aparat kepolisian dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis.

Dewi menilai penyelesaian konflik tanah tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum formal, karena persoalan agraria memiliki dimensi sosial yang kompleks.

Ia berharap aparat tidak mudah melakukan penangkapan terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah.

“Pendekatan legalistik semata sangat berbahaya bagi masyarakat di tingkat tapak,” kata Dewi.

Komisi III DPR menyatakan pembahasan mengenai konflik agraria akan kembali dilakukan setelah jadwal rapat berikutnya ditetapkan dengan menghadirkan pihak terkait.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

Dipilih Rakyat, tetapi Tak Punya Kuasa? Fungsi Wakil Kepala Daerah Digugat ke MK

JAKARTA, Opsi.id – Kedudukan dan kewenangan wakil kepala daerah...

KKT II di Mimika Perkuat Kolaborasi Daerah, 27 Kabupaten/Kota Sepakat Bangun Ekosistem Toleransi

Mimika – Upaya memperkuat toleransi dan merawat keberagaman di...

Komisi III DPR Kejar RUU Penyadapan Rampung Sebelum Akhir Tahun

JAKARTA – DPR RI mulai mendorong percepatan pembahasan Rancangan...

RUU Perampasan Aset Rampung Dirumuskan, Komisi III DPR Masuk Tahap Keputusan

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki...

Kiai Maman Minta BNPB dan Kemensos Gerak Cepat Tangani Banjir Aceh

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB,...

Kuartet Instrumental Basajan Rilis Album Béwara dalam Format Vinyl 1 x LP

Jakarta - Industri musik independen tanah kembali diramaikan oleh...

Wijaya80 Aransemen Ulang Lagu Cinta Sudah Lewat Karya Yovie Widianto

Jakarta - Peta musik Indonesia kembali diramaikan oleh sebuah...

Berita Terbaru

Popular Categories