Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang juga Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menegaskan bahwa Kelompok Usaha Bank (KUB) bukan sekadar wadah untuk pemenuhan regulasi permodalan perbankan semata.
Menurut Agus, keberadaan KUB harus dipandang sebagai platform kolaborasi jangka panjang antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menciptakan efisiensi bersama, khususnya dalam pengembangan teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
“KUB ini merupakan platform kolaborasi yang baik, tidak sekedar dalam rangka pemenuhan modal,” kata Agus dalam siaran pers, pada Rabu, 5 Agustus 2026.
“Tetapi di tahap awal, karena ini juga baru ya KUB ini, di tahap awal itu yang harus dibangun adalah fundamental dari KUB-nya sendiri. Apa itu? Tata kelola, manajemen risikonya, mengenai sistemnya, mengenai cyber security-nya, mengenai people, dan sebagainya,” tuturnya.
Agus menyampaikan bahwa di dalam jangka pendek, target dari pembentukan KUB bukan sekadar mengejar volume bisnis maupun laba. Poin utama yang harus dicapai terlebih dahulu adalah menyamakan dan memperkuat standar fundamental di antara bank anggota.
Kolaborasi ini dinilai sangat penting bagi BPD di daerah karena efisiensi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan industri perbankan saat ini.
“Jadi tadi bukan sekadar pemenuhan syarat pemenuhan tetapi untuk membangun satu teknologi itu juga kayaknya enggak. Iya. Membangun satu eh SDM yang unggul itu juga enggak,” katanya.
“Iya. Jadi kalau itu dikerjakan bersama itu bisa jadi efisiensi. Oke. Itu yang eh membuat kolaborasi atau kau ini lepas keberada,” tutur Agus.
Melalui wadah KUB, BPD dapat saling berbagi platform teknologi hingga melakukan program pelatihan SDM bersama. Hal ini dinilai mampu menekan biaya investasi infrastruktur digital yang relatif mahal jika ditanggung secara mandiri oleh masing-masing bank daerah.
Meski memiliki potensi yang besar, Agus tidak menampik adanya sejumlah tantangan dalam membangun kolaborasi KUB antar-BPD.
Tantangan pertama terletak pada perbedaan visi maupun kepentingan di antara para pemegang saham. Kedua, kesiapan modal, teknologi, serta kualitas SDM yang belum merata.
Tantangan ketiga adalah munculnya kekhawatiran dari BPD anggota terkait potensi hilangnya identitas bank daerah saat berkolaborasi. Sementara tantangan keempat berada pada penentuan pembagian biaya operasional (cost sharing) di awal pembentukan.
Oleh karena itu, Agus menekankan pentingnya pembentukan tata kelola yang standar serta penyelesaian proyek-proyek bersama tahap awal demi menciptakan value creation sebelum melangkah ke skema kolaborasi yang lebih luas. []
