Jakarta – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana membongkar adanya selisih anggaran hingga miliaran rupiah dalam rencana belanja alat kesehatan (alkes) oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.
Dalam Rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis, 13 Agustus 2026 lalu, ia menegur Kepala Dinkes Jakarta Ani Ruspitawati dan meminta agar jajarannya segera memperbaiki selisih-selisih tersebut demi terlaksananya pembelanjaan yang efektif.
“Saya harap belanja-belanja ini bisa dilakukan secara efisien, tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Tapi, saya ingin menyoroti beberapa hal saja,” kata Justin dikutip dari keterangan resmi pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Justin pun menyoroti catatan di mana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja hendak membeli alat kesehatan jantung.
”Di sini dianggarkan Rp26 miliar. Kalau kita lihat produk itu di INAPROC (Indonesia National Procurement Portal), kisarannya hanya Rp20 miliar. Jadi, anggaran yang diajukan lebih mahal Rp6 miliar,” ujarnya.
Adapun INAPROC merupakan portal resmi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Justin melanjutkan, di RSUD Budhi Asih Dinas Kesehatan DKI juga mau membeli alat kesehatan jantung seharga total Rp32 miliar. Ia mengungkap kejanggalan serupa dalam kasus pembelian alat kesehatan.
”Dengan spek yang sama kalau saya temukan di website resmi INAPROC ini harganya sekitar Rp25 miliar. Jadi, Rp7 miliar lebih mahal dianggarkan oleh Dinas Kesehatan,” tutur Justin.
Sementara, RSUD Cempaka Putih berencana membeli alat USG 4 Dimensi, seharga Rp1,5 miliar per unit.
”Kalau saya cek di INAPROC yang 4 Dimensi itu kisaran harganya ya Rp154 juta. Jadi, angka ini Rp1,3 miliar lebih tinggi dibanding yang ada di INAPROC. Jadi, 874 persen lebih mahal,” tuturnya.
Selain alat kesehatan jantung, Justin juga menemukan kejanggalan dalam anggaran yang diajukan oleh Dinkes DKI untuk membeli General Purpose X-Ray dan alat-alat lainnya.
“Ini bukan untuk di puskesmas, bukan untuk di RSUD, tapi untuk di klinik pelayanan kesehatan pegawai. Mau beli X-Ray seharga Rp4,7 miliar satu unitnya. Tapi kalau dibandingkan dengan produk serupa, itu harganya hanya kisaran Rp1,5 sampai Rp2,8 miliar. Jadi, lebih tinggi sekitar Rp1,9 miliar atau sekitar 67 persen lebih tinggi,” ujarnya.
“Ventilator harganya Rp859 juta per unit dengan total pembelian 8 unit senilai Rp7,7 miliar. Kalau dibandingkan dengan produk yang mirip dengan spek yang serupa juga di INAPROC, itu harganya hanya Rp377 juta – Rp400 juta per unit. Jadi, harga Rp800an juta per unit itu 100 persen lebih mahal,” ucapnya mengupas pembelian ventilator untuk RSUD Tarakan, Kepulauan Seribu, dan Pademangan.
Justin menyayangkan sikap tidak akomodatif Dinkes Jakarta terhadap pemenuhan hak-hak upah para tenaga kesehatan (nakes), termasuk yang berstatus non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah-tengah masifnya rencana pembelanjaan tersebut.
“Jangan sampai juga Ibu Kadis lebih mementingkan belanja-belanja semacam ini dibandingkan memerhatikan gaji-gaji nakes kita yang ada di garda terdepan. Di mana, mayoritasnya adalah non-ASN. Jangan sampai untuk belanja-belanja saja lebih semangat, tapi untuk memerhatikan tenaga-tenaga nakes kita di garda terdepan kita jadi abai,” kata Justin PSI. []
 DKI Jakarta.){kind=link}