Jakarta – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan mengkritik cara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengantisipasi ataupun menangani kebakaran yang masif terjadi di sejumlah wilayah ibu kota dalam beberapa waktu belakangan ini.
August menilai penanganan kebakaran tidak cukup hanya dengan mengandalkan imbauan agar setiap RW memiliki satu Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung harus memperkuat kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat Karang Taruna agar warga mampu melakukan tindakan awal sebelum petugas pemadam kebakaran (Damkar) tiba di lokasi.
“Jangan hanya satu RW satu APAR. Harus ditempuh juga kesiapan sumber daya manusia yang ada di lingkungan itu,” ujar August Hamonangan saat diwawancarai usai Rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Senin, 24 Agustus 2026.
Ia lantas meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengevaluasi pola pencegahan kebakaran, terutama di kawasan permukiman padat penduduk yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Karang Taruna dan Redkar Harus Dilibatkan Atasi Kebakaran
August pun menyoroti keberadaan Karang Taruna yang dinilainya memiliki potensi besar untuk dilibatkan dalam sistem penanganan kebakaran berbasis komunitas.
Menurut dia, anggota Karang Taruna perlu mendapatkan pelatihan dan edukasi secara rutin mengenai tindakan pertama ketika terjadi kebakaran.
“Harusnya mereka yang punya potensi untuk penanganan kebakaran diberikan kesempatan melakukan pelatihan dan edukasi. Jadi seperti petugas Damkar juga. Sebelum Damkar datang, mereka sudah bisa sigap menangani kebakaran,” katanya.
Menurut August, respons warga pada menit-menit awal sangat menentukan agar api tidak berkembang dan meluas ke bangunan atau kawasan di sekitarnya. Penanganan awal dapat dilakukan menggunakan APAR maupun metode sederhana yang sesuai dengan kondisi kebakaran.
Ia juga mendorong Pemprov DKI memperkuat program Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar). Relawan yang dilatih secara berkelanjutan dinilai dapat menjadi perpanjangan tangan petugas Damkar di tingkat lingkungan.
“Kalau ada kebutuhan dari Damkar untuk menambahkan pasukan di lapangan, bisa menggunakan Redkar. Karena mereka kontinu berlatih, sudah mengerti, dan tentunya membantu lingkungan sampai ke tingkat Damkar,” ucapnya.
Selain kesiapan personel, August meminta Pemprov DKI memastikan infrastruktur pendukung pemadaman api, khususnya hidran agar dalam kondisi siap digunakan.
Ia mengingatkan, jangan sampai petugas Damkar tiba di lokasi kebakaran, tetapi justru kesulitan mendapatkan sumber air karena hidran tidak berfungsi.
“Hidran itu juga harus ada maintenance, apakah sekali sebulan. Itu harus benar-benar diperhatikan dan dirawat. Sering ketika pemadam datang, hidran tidak tahu masih bisa dipergunakan atau tidak,” tutur August.
Menurutnya, apabila hidran tidak berfungsi, petugas Damkar harus mencari sumber air alternatif yang dapat memperlambat proses penanganan kebakaran. Kondisi tersebut, kata dia, harus diantisipasi melalui pemeriksaan dan pemeliharaan berkala.
BPBD Diminta Lebih Sigap
August juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta tidak hanya bergerak setelah kebakaran terjadi.
BPBD, menurutnya, harus memiliki kesiapan dalam menangani warga terdampak, terutama terkait hunian sementara dan lokasi pengungsian.
“Jangan sampai korban-korban kebakaran sering kali terlantar untuk hunian sementara. Kadang sampai malam mereka harus pindah, tetapi tidak tahu di mana diungsikan. BPBD harus berperan,” ujarnya.
Ia menilai rangkaian kebakaran yang terjadi berulang seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemprov DKI.
August menekankan, pemerintah tidak boleh berhenti pada pola penanganan yang bersifat normatif, melainkan harus membangun sistem pencegahan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
“Kalau situasi ini sudah beberapa kali berulang, harusnya kita dapat pelajaran dari sini, bukan hanya masalah APAR,” kata August.
Ia menegaskan, kesiapan menghadapi kebakaran harus dibangun dari berbagai sisi, mulai dari personel terlatih, ketersediaan air, kondisi hidran, peralatan pemadam hingga mekanisme evakuasi warga.
“Jangan hanya dengan cara-cara biasa yang selama ini Gubernur Pramono Anung selalu mengingatkan, satu RW satu APAR. Harus dipikirkan juga kesiapan sumber daya manusia di lingkungan,” kata August Hamonangan. []
 August Hamonangan mengkritik Pramono Anung soal kebakaran.){kind=link}