Papua Pegunungan – Atas nama pribadi, keluarga, Pemerintah Kabupaten Tolikara, kader Partai Demokrat, dan masyarakat di Papua Pegunungan, saya menyampaikan: Dirgahayu ke-25 Partai Demokrat. Semoga semakin dewasa, semakin dekat dengan rakyat, dan semakin nyata menghadirkan solusi bagi rakyat, bangsa, dan negara.
Saya juga menyampaikan selamat ulang tahun ke-77 kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan, panjang umur, ketenangan, kebahagiaan bersama keluarga, serta kekuatan untuk terus berkarya bagi bangsa dan negara.
Seperempat abad usia Partai Demokrat adalah usia yang cukup untuk melihat jejak pengabdian kepada bangsa dan negara, serta pengabdian yang tanpa lelah menjadi corong arus utama—harapan rakyat di seluruh negeri.
Partai Demokrat lahir pada 9 September 2001 dan kini memasuki tahun ke-25 dengan tema memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Tema ini harus kita terjemahkan menjadi pekerjaan nyata, karena rakyat tidak menilai partai dari slogan, melainkan dari kehadiran, keberanian mengambil tanggung jawab, dan hasil yang mereka rasakan.
Peringatan ini juga mengajak kita mengenang nilai kepemimpinan yang ditanamkan Bapak SBY: politik yang beradab, kekuasaan sebagai amanah, jalan tengah yang merangkul, dan kepentingan rakyat sebagai tujuan. Nilai itu tetap relevan ketika politik mudah terjebak pada kebisingan, pencitraan sesaat, dan pertengkaran yang menjauhkan kita dari persoalan warga.
Karena itu, syukuran bukan tempat untuk sekadar memuji diri. Syukuran adalah keberanian untuk mengucap terima kasih, mengakui kekurangan, dan memperbarui janji politik di hadapan rakyat. Kepercayaan rakyat tidak datang sekali untuk selamanya. Ia harus diperoleh dan dijaga setiap hari melalui integritas, kerja yang terukur, dan kesediaan mendengar.
Demokrasi yang Menjawab Kehidupan Rakyat
Memasuki tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang, tantangan demokrasi kita telah berubah bentuk.
Demokrasi prosedural telah memberi rakyat hak memilih, tetapi rakyat sekarang menuntut lebih: hukum yang tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas; pelayanan yang mudah dan bebas pungutan liar; anggaran yang terbuka; pekerjaan yang layak; harga yang terjangkau; serta pemimpin yang hadir bukan hanya ketika meminta suara.
Generasi muda menjadi kekuatan utama pemilih Indonesia di masa mendatang. Mereka hidup di ruang digital yang bergerak cepat. Mereka dapat mengawasi kebijakan dalam hitungan menit, tetapi juga dapat menjadi sasaran kabar bohong, ujaran kebencian, rekayasa suara dan gambar berbasis kecerdasan buatan, serta politik identitas.
Tugas partai politik bukan memanfaatkan kebingungan itu, melainkan membangun literasi, membuka ruang dialog, menghadirkan data yang jujur, serta mendidik kader agar berbeda pilihan tanpa kehilangan persaudaraan.
Demokrasi yang sehat juga membutuhkan oposisi yang bertanggung jawab, pemerintahan yang bersedia dikoreksi, pers yang bebas dan profesional, lembaga hukum yang independen, serta masyarakat sipil yang aman menyampaikan pendapat.
Ketika Partai Demokrat berada di dalam pemerintahan, dukungan harus diberikan secara sungguh-sungguh kepada kebijakan yang baik, sementara hal yang belum sempurna harus kita bantu perbaiki dengan jujur. Yang kita perjuangkan bukan kemenangan kelompok, melainkan keberhasilan seluruh rakyat Indonesia.
Bagi Partai Demokrat, menjaga demokrasi berarti menjaga harapan rakyat. Kita harus menolak korupsi, politik uang, kekerasan, intimidasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Kita harus memastikan bahwa perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, warga di wilayah terpencil, dan kelompok yang suaranya kecil tetap memiliki tempat yang setara dalam pengambilan keputusan.
Indonesia di Tengah Tekanan Nasional dan Global
Kita patut bersyukur, ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,29 persen. Namun, angka makro harus selalu kita baca bersama keadaan rumah tangga.
Pada Maret 2026, Badan Pusat Statistik masih mencatat 22,93 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Pada Agustus 2026, inflasi tahunan mencapai 3,19 persen.
Artinya, pertumbuhan harus sungguh-sungguh menciptakan pekerjaan, menjaga daya beli, memperkuat usaha kecil, dan membuat rakyat ikut naik kelas.
Kita juga menghadapi persoalan yang saling berkaitan: ketahanan pangan, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, ketimpangan antarwilayah, kerentanan fiskal daerah, dan kepercayaan terhadap penegakan hukum.
Tidak ada satu kebijakan tunggal yang dapat menyelesaikan semuanya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, kampus, gereja dan lembaga keagamaan, lembaga adat, serta masyarakat sipil harus bekerja dalam arah yang sama.
Dari luar negeri, ketegangan geopolitik, perang, gangguan jalur perdagangan, dan perubahan harga energi maupun pangan dapat segera menekan biaya hidup di dalam negeri.
Perkembangan kecerdasan buatan membuka peluang produktivitas, tetapi juga dapat memperlebar ketimpangan keterampilan dan mengubah lapangan kerja. Perubahan iklim menghadirkan cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, longsor, serta gangguan terhadap pangan dan infrastruktur.
Bagi wilayah pegunungan dan terpencil, setiap guncangan nasional atau global datang dengan ongkos yang lebih mahal.
Karena itu, kebijakan nasional harus kuat sekaligus lentur: kuat dalam menjaga stabilitas, kedaulatan, dan standar pelayanan; lentur dalam memberi ruang kepada daerah untuk menjawab kondisi geografis, budaya, dan kebutuhan masyarakatnya.
Keseragaman bukan selalu keadilan. Dalam negara kepulauan yang majemuk, keadilan justru sering membutuhkan perlakuan yang berbeda sesuai tingkat kesulitan dan ketertinggalan.
Tanah Papua sebagai Ujian Keadilan
Bagi kami di Tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan, persoalan nasional hadir dalam bentuk yang sangat konkret.
Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di Papua Pegunungan tercatat 26,34 persen, lebih dari tiga kali angka nasional. Indeks Pembangunan Manusia Papua Pegunungan tahun 2025 berada pada 54,91.
Ekonomi provinsi memang tumbuh 3,30 persen pada triwulan kedua 2026, tetapi pertumbuhan itu belum otomatis menutup jurang pelayanan dan kesempatan.
Di Kabupaten Tolikara, data kemiskinan kabupaten terakhir yang dipublikasikan BPS menunjukkan 28,75 persen penduduk berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2025.
Di balik angka itu ada anak yang harus berjalan jauh ke sekolah, menyentuh dinding gunung terjal dan sulit akses di pedalaman Papua Pegunungan; ibu yang sulit memperoleh layanan kesehatan; petani yang kesulitan membawa hasil kebun ke pasar; aparatur yang harus menjangkau kampung dengan pesawat perintis atau perjalanan darat yang berat; dan keluarga yang membayar harga barang jauh lebih tinggi karena mahalnya ongkos logistik.
Masalah di Tanah Papua bersifat multidimensi: kemiskinan dan harga mahal; keterbatasan guru, tenaga kesehatan, jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, dan transportasi udara; gizi anak; kualitas tata kelola; perlindungan hak ulayat; kesempatan kerja Orang Asli Papua; serta upaya untuk menghadirkan rasa aman.
Konflik dan kekerasan telah menyebabkan pengungsian internal di berbagai wilayah Tanah Papua. Komnas HAM mengingatkan bahwa pengungsi kehilangan akses pada rumah, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan sosial.
Perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas, terutama bagi anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, tenaga pelayanan publik, dan masyarakat kampung.
Tanah Papua tidak membutuhkan pendekatan yang hanya datang ketika terjadi masalah. Negara harus hadir setiap hari dalam wujud guru yang mengajar, tenaga kesehatan yang tinggal dan melayani, obat yang tersedia, pasar yang hidup, pesawat perintis yang terjangkau, internet yang dapat digunakan, hukum yang melindungi, serta aparat yang profesional dan menghormati martabat manusia.
Pendekatan keamanan tidak dapat berdiri sendiri; ia harus berjalan bersama dialog, perlindungan kemanusiaan, penegakan hukum yang akuntabel, dan pembangunan yang dipercaya masyarakat.
Pembangunan di Tanah Papua harus dimulai dengan mendengar. Pemerintah wajib bermusyawarah secara bermakna dengan pemilik hak ulayat, gereja, perempuan, pemuda, dan pemerintah kampung, serta menjamin keberlangsungan daya tahan dan daya guna fiskal yang memadai bagi kebutuhan pembangunan yang kompleks di Tanah Papua.
Setiap program harus menghormati persetujuan masyarakat, menjaga lingkungan, memberi manfaat yang adil, dan menumbuhkan kapasitas Orang Asli Papua. Bukan sekadar membangun untuk Papua, melainkan membangun bersama Papua.
Pengalaman Bapak SBY dan Masa Depan Desentralisasi
Selama 10 tahun, bangsa ini mengenang suksesi dan romantisme kepemimpinan Bapak SBY. Masa-masa itu bukan berarti sebagai masa tanpa masalah, melainkan sebagai masa ketika berbagai krisis dihadapi dengan ketenangan, perhitungan, dan kemauan membangun konsensus bersama, keberanian untuk berpihak kepada rakyat daerah.
Pada masa itu, Pemerintahan yang dipimpin Bapak SBY menangani rekonstruksi setelah tsunami Aceh, menjaga perdamaian melalui Kesepakatan Helsinki, melewati krisis keuangan global 2008–2009, serta memelihara transisi demokrasi dengan baik.
Hal itu ikut dirasakan dampak positifnya di Tanah Papua, di mana konsolidasi Otsus Papua diperkuat di zaman Bapak SBY.
Di tengah kontraksi yang dihadapi banyak negara pada masa itu, perekonomian Indonesia tetap tumbuh 4,6 persen pada 2009. Pada akhir masa pemerintahan Bapak SBY, kemiskinan dan pengangguran terbuka lebih rendah dibanding awal masa jabatan, sedangkan rasio utang pemerintah terhadap PDB turun secara berarti.
Negeri ini masih membutuhkan pengalaman Bapak SBY. Bukan untuk mengulang masa lalu dan bukan pula untuk menggantikan tanggung jawab pemimpin yang sedang bekerja saat ini, melainkan untuk menjadikan pengalaman itu sebagai kompas moral dan pengetahuan praktis untuk membawa negara dan seluruh rakyat di daerah merasakan lompatan pembangunan dan demokratisasi yang semakin baik di masa-masa kini dan mendatang.
Kami, para kepala daerah, membutuhkan pandangan Bapak SBY tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, ketegasan dan dialog, keamanan dan kebebasan, serta kewibawaan negara dan penghormatan kepada daerah.
Secara khusus, kami memohon Bapak SBY terus menyuarakan demokratisasi bagi seluruh daerah, khususnya bagi kami di Tanah Papua.
Negeri Indonesia ini tidak boleh mundur menuju resentralisasi yang menempatkan daerah hanya sebagai pelaksana instruksi kekuasaan pusat.
Desentralisasi bukan dimaknai sebagai bentuk pemisahan dari kekuasaan pusat. Desentralisasi adalah cara negara mendekatkan keputusan kepada rakyat, melahirkan inovasi, dan membuat kebijakan lebih sesuai dengan kenyataan daerah setempat.
Pusat harus menjaga standar, solidaritas nasional, dan akuntabilitas; daerah harus diberi ruang, kapasitas, dan tanggung jawab yang nyata.
Bagi kami di Tanah Papua, Otonomi Khusus adalah bentuk pengakuan konstitusional terhadap sejarah, identitas, hak dasar Orang Asli Papua, dan kebutuhan akan kebijakan asimetris.
Otonomi Khusus tidak boleh dipersempit menjadi sekadar angka-angka transfer dana, rasionalisasi atas nama efisiensi. Ia harus berarti kepercayaan politik, kewenangan yang efektif, afirmasi sumber daya manusia, perlindungan hak ulayat, ruang fiskal yang memperhitungkan biaya kemahalan, serta tolok ukur hasil yang jelas bagi pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan perdamaian.
Kami mengusulkan lima arah penguatan kepada pemimpin nasional saat ini.
Pertama, lindungi desentralisasi asimetris dan kewenangan nyata kabupaten karena pelayanan paling dekat dengan kampung berada di sana.
Kedua, perbaiki formula fiskal agar memperhitungkan geografi, keterpencilan, kemahalan konstruksi dan logistik, kemiskinan, serta kesenjangan layanan.
Ketiga, rancang program nasional bersama pemerintah daerah, lembaga adat, gereja, perempuan, dan pemuda, bukan sesudah keputusan selesai dibuat.
Keempat, perkuat transparansi, audit, data, dan evaluasi berbasis hasil agar setiap rupiah benar-benar sampai kepada rakyat.
Kelima, tempatkan keselamatan manusia, dialog, dan perlindungan warga sipil sebagai fondasi penyelesaian konflik.
Dengan cara itulah Otonomi Khusus menjadi jembatan kepercayaan antara rakyat dan negara, bukan sekadar perangkat administrasi.
Dengan cara itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia hadir bukan sebagai sesuatu yang jauh, tetapi sebagai rumah bersama yang adil bagi masyarakat Papua.
Ikhtiar Kami di Tolikara
Di Tolikara, kami menjawab tantangan tersebut melalui semangat Tolikara RAMAH: Religius, Berbudaya, Mandiri, Adil, dan Sejahtera.
Semangat ini menempatkan iman, jati diri, dan budaya sebagai dasar; kemandirian ekonomi sebagai jalan; serta keadilan dan kesejahteraan sebagai hasil yang harus dirasakan oleh masyarakat di setiap distrik dan kampung.
Kami memusatkan perhatian pada seribu hari pertama kehidupan dan pemenuhan gizi yang terhubung dengan pangan lokal; penguatan sekolah, guru, beasiswa, layanan kesehatan dan tenaga medis; konektivitas jalan, jembatan, penerbangan perintis, listrik, dan telekomunikasi; serta ekonomi kampung melalui petani, usaha kecil, koperasi, kopi, hortikultura, dan komoditas lokal.
Kami ingin setiap program nasional menjadi tenaga tambahan bagi prioritas rakyat Tolikara, bukan beban administrasi yang menjauhkan aparatur dari kampung.
Kami juga berkomitmen memperkuat pemerintahan yang bersih, disiplin, terbuka, dan hadir.
Tidak ada pembangunan yang bertahan tanpa kepercayaan dari rakyat. Tidak ada perdamaian yang kokoh tanpa keadilan. Dan tidak ada kemajuan yang bermakna apabila masyarakat kehilangan iman, budaya, dan jati dirinya.
Tolikara sebagai Tanah Injil harus menjadi tanah yang memelihara damai, merawat persaudaraan, dan membuka masa depan bagi anak-anaknya.
Kepada seluruh kader Partai Demokrat, saya mengajak: marilah kita turun mendengar, membawa data, dan pulang dengan solusi.
Jangan biarkan rakyat hanya melihat bendera partai ketika musim politik.
Hadirlah ketika petani kesulitan mengakses pasar, ketika anak putus sekolah, ketika ibu membutuhkan layanan kesehatan, ketika pemuda mencari pekerjaan, dan ketika kampung membutuhkan perdamaian.
Itulah politik yang beradab. Itulah cara kita menjaga kepercayaan rakyat.
Doa dan Harapan bagi Rakyat dan Negara
Pada hari yang penuh syukur ini, kami berdoa bagi Republik Indonesia.
Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberi hikmat kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seluruh lembaga negara, kepala daerah, dan semua pemimpin masyarakat agar mampu menjaga perdamaian, hukum, persatuan, serta ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Kiranya harga-harga terjaga, pekerjaan bertambah, usaha kecil bertumbuh, petani dan nelayan sejahtera, dan tidak ada keluarga yang dibiarkan menghadapi kesulitan sendirian.
Kami berdoa bagi Tanah Papua.
Kiranya kekerasan berhenti, warga sipil terlindungi, para pengungsi dapat kembali dengan aman dan bermartabat, anak-anak kembali belajar, tenaga kesehatan dan guru dapat melayani tanpa rasa takut, serta setiap perbedaan diselesaikan melalui dialog dan hukum yang adil.
Kiranya hutan, tanah, air, budaya, dan hak masyarakat adat dijaga sebagai warisan bagi generasi berikutnya.
Kami berdoa bagi Partai Demokrat.
Pada usia ke-25, kiranya partai ini tetap rendah hati ketika dipercaya, tegar ketika diuji, terbuka terhadap kritik, dan setia pada rakyat.
Semoga Bapak Agus Harimurti Yudhoyono beserta seluruh jajaran diberi kebijaksanaan untuk memimpin partai secara modern, inklusif, dan berintegritas.
Dan secara khusus, kami berdoa bagi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.
Semoga Bapak selalu sehat, panjang umur, damai dalam hati, bahagia bersama keluarga, dan tetap menjadi negarawan yang memberi arah ketika bangsa membutuhkan keteduhan.
Teruslah membagikan pengalaman kepada generasi baru dan kepada kami para pemimpin daerah. Suara yang tenang, jernih, dan berpihak pada demokrasi masih sangat dibutuhkan Indonesia.
Dirgahayu ke-25 Partai Demokrat.
Selamat ulang tahun ke-77 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.
Dari Tolikara, Papua Pegunungan, kami membawa doa dan keyakinan: Indonesia akan kuat apabila rakyatnya dilindungi, daerahnya dipercaya, hukumnya ditegakkan, dan keberagamannya dihormati.
Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih.
Shalom.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Horas, Matur nuwun.
Wa.. Wa.. Yaki.. Yaki.. Jousuba..
Willem Wandik, S.Sos.
Bupati Tolikara. []
