‎BP Tapera Perluas Sosialisasi KPR FLPP, Pekerja Perkotaan Didorong Manfaatkan Hunian Subsidi

Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperluas sosialisasi Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat dari berbagai latar belakang dan profesi. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai akses pembiayaan rumah subsidi sekaligus mendorong masyarakat memiliki hunian pertama.

‎Sosialisasi digelar melalui berbagai kegiatan, baik secara langsung maupun daring, dengan menyasar aparatur sipil negara (ASN), pegawai instansi pemerintah, pekerja swasta, komunitas, pelaku usaha hingga masyarakat umum.

‎Dalam kegiatan tersebut, BP Tapera memberikan informasi mengenai persyaratan KPR Sejahtera FLPP, manfaat program, pilihan rumah subsidi, simulasi pembiayaan hingga mekanisme pengajuan melalui bank penyalur.

‎Salah satu sosialisasi terbaru digelar di Pelataran Makam Bapak Proklamator RI Mohammad Hatta, Jakarta Selatan, Selasa, 15 September 2026. Kegiatan tersebut menyasar Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) petugas TPU Tanah Kusir.

‎Kegiatan itu merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rangkaian Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) 2026. Sosialisasi sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi mengenai pembiayaan rumah pertama bagi masyarakat.

‎Sekitar 210 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas PJLP dan PPSU Kecamatan Kebayoran Lama, perawat makam, serta ASN Suku Dinas Pertamanan.

‎Sebanyak 20 calon debitur juga mendapat kesempatan berdialog dan berkonsultasi secara langsung mengenai peluang memperoleh pembiayaan rumah subsidi.

‎Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan KPR Sejahtera FLPP dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah pertama. Program tersebut menawarkan sejumlah kemudahan, di antaranya suku bunga tetap, cicilan tetap, uang muka ringan, serta tenor pembiayaan hingga maksimal 40 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Penerima manfaat juga dapat berasal dari masyarakat dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam program.

‎“Semua orang bisa punya rumah. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang sampai saat ini masih tinggal dengan cara mengontrak atau belum memiliki rumah untuk mulai mencari informasi dan menghitung kemampuan,” ujar Heru.

‎Menurut dia, masyarakat tidak perlu menunggu hingga memiliki penghasilan yang sangat besar untuk mulai mencari rumah. Program FLPP diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh hunian pertama dengan pembiayaan yang lebih terjangkau.

‎Perluasan informasi mengenai program tersebut dilakukan BP Tapera di berbagai daerah dan kelompok masyarakat. Sosialisasi antara lain digelar secara daring bersama ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pegawai Pengadilan Negeri Batam, ATR/BPN Batam, Universitas Islam Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah.

‎BP Tapera juga membuka akses informasi melalui berbagai kegiatan publik, termasuk open booth dan sosialisasi dalam Muktamar NU ke-35, Danantara Housing Expo, kegiatan HIPPINDO, Indonesia Retail Summit & Expo (IRSE), serta di Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB.

‎Selain itu, sosialisasi daring dilakukan bersama Gojek dan pegawai Bank Mandiri, serta sejumlah kegiatan lainnya.

‎Heru mengatakan akses informasi menjadi tahap awal yang penting sebelum masyarakat mengajukan KPR subsidi. Salah satu kanal yang dapat dimanfaatkan calon pembeli adalah Si Kumbang atau Sistem Informasi Kumpulan Pengembang.

‎Melalui Si Kumbang yang dapat diakses melalui situs sikumbang.tapera.go.id, masyarakat dapat mencari rumah subsidi berdasarkan wilayah. Pengguna dapat memilih provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat pilihan hunian yang tersedia.

‎Namun, masyarakat diingatkan tidak hanya mengandalkan informasi secara daring. Calon pembeli disarankan mengunjungi langsung lokasi perumahan untuk memastikan kondisi rumah, ketersediaan air dan listrik, akses menuju lokasi, serta kondisi lingkungan sebelum menentukan pilihan.

‎Selain Si Kumbang, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Tapera Mobile untuk memperoleh informasi mengenai rumah, melakukan simulasi pembiayaan, serta mendapatkan informasi terkait proses pengajuan KPR subsidi FLPP.

‎“Kami juga mengajak masyarakat untuk mengunduh Tapera Mobile. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mencari informasi rumah subsidi, melakukan simulasi, dan mendapatkan informasi mengenai proses pengajuan KPR FLPP,” kata Heru.

‎Realisasi FLPP Capai 148.712 Unit

‎Hingga 15 September 2026, penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 148.712 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp18,50 triliun.

‎Realisasi tersebut menjadi bagian dari target penyaluran FLPP pada 2026 yang ditetapkan sebanyak 350.000 unit rumah.

‎Di sisi lain, skema FLPP tidak hanya menyediakan rumah tapak. Masyarakat juga memiliki alternatif berupa rumah susun (rusun), terutama bagi pekerja yang beraktivitas di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan dan harga hunian yang relatif tinggi.

‎Kebutuhan hunian yang dekat dengan lokasi pekerjaan menjadi salah satu tantangan masyarakat perkotaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Perumahan 2026 mencatat persentase backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 di DKI Jakarta mencapai 39,36 persen.

‎Secara nasional, backlog kepemilikan rumah tercatat sekitar 9,29 juta rumah tangga atau 12,39 persen.

‎Data tersebut menggambarkan bahwa persoalan hunian di Jakarta bukan hanya menyangkut ketersediaan rumah, tetapi juga kemampuan masyarakat memperoleh tempat tinggal yang terjangkau dan berada dalam jangkauan pusat kegiatan ekonomi.

‎Dalam kondisi tersebut, rumah susun menjadi salah satu alternatif hunian bagi masyarakat yang bekerja di wilayah perkotaan. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan rusun subsidi sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

‎Berdasarkan ketentuan harga rumah susun dalam Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tanggal 6 Agustus 2026, harga rusun di wilayah Jakarta dapat mencapai sekitar Rp13 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi.

‎Dengan asumsi luas unit antara 21 hingga 45 meter persegi, harga unit berada pada kisaran sekitar Rp273 juta hingga Rp652,5 juta, bergantung pada luas dan harga per meter persegi.

‎Sebagai ilustrasi, unit rusun seluas 45 meter persegi dengan harga Rp14 juta per meter persegi memiliki nilai sekitar Rp630 juta. Dengan asumsi uang muka 1 persen, bunga tetap 6 persen per tahun dan tenor 40 tahun, estimasi angsuran mencapai sekitar Rp3,43 juta per bulan.

‎Sementara unit dengan luas yang sama dan harga Rp14,5 juta per meter persegi memiliki nilai sekitar Rp652,5 juta, dengan estimasi angsuran sekitar Rp3,55 juta per bulan.

‎Simulasi tersebut digunakan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kisaran harga dan cicilan. Adapun besaran uang muka serta angsuran final tetap mengikuti ketentuan pembiayaan dan hasil perhitungan bank penyalur.

‎Dengan semakin luasnya sosialisasi, BP Tapera berharap masyarakat yang belum memiliki rumah dapat lebih mudah memperoleh informasi, menghitung kemampuan pembiayaan, menentukan pilihan hunian, dan memahami tahapan pengajuan KPR Sejahtera FLPP. []