JAKARTA – Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Langkah ini diambil terkait tuduhan yang mengaitkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, mengatakan kedua pihak diduga menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya melalui media sosial.
“Hari ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa, 10 November 2026.
Sattu mengatakan somasi tersebut telah mendapat izin dan kuasa langsung dari Bahlil. Dengan demikian, tim hukum Golkar mengambil langkah resmi untuk menanggapi tuduhan tersebut.
Golkar Beri Waktu 3×24 Jam untuk Minta Maaf
Juru Bicara Tim Hukum Partai Golkar, Derek Loupatty, menjelaskan surat somasi itu bernomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Dalam somasi tersebut, Golkar mempersoalkan narasi yang menyebut ketua umum salah satu partai besar terlibat dalam penyadapan Presiden Prabowo. Sosok tersebut juga disebut menghadiri pertemuan bersama para jenderal yang menjadi tersangka.
Derek menegaskan narasi itu mengarah kepada Bahlil Lahadalia.
“Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia,” jelasnya.
Menurut Derek, tuduhan Said Didu dan Sri Radjasa tidak memiliki dasar fakta maupun bukti pendukung. Selain merugikan nama baik Bahlil, isu tersebut juga dinilai meresahkan kader Partai Golkar.
Bahkan, Golkar menilai penyebaran informasi itu dapat mengganggu stabilitas politik nasional dan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto.
“Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.
Tim hukum Golkar juga menilai pernyataan tersebut berpotensi melanggar sejumlah aturan. Di antaranya Pasal 27A juncto Pasal 45 dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A UU ITE.
Selain itu, mereka menyinggung ketentuan tentang pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.
Melalui somasi tersebut, Golkar meminta Said Didu dan Sri Radjasa memenuhi tiga tuntutan. Keduanya diminta mencabut pernyataan, menghapus video terkait dari media sosial, serta meminta maaf secara terbuka.
Golkar memberikan tenggat waktu paling lama 3 x 24 jam sejak somasi disampaikan.
“Dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader, pengurus, simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya,” tegas Derek.
Jika kedua pihak tidak memenuhi tuntutan tersebut, Golkar akan menempuh jalur hukum.
“Somasi ini kami sampaikan sebagai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara patut sebelum ditempuh upaya hukum,” pungkasnya.
Bahlil Mengaku Jadi Korban Penyadapan
Sebelumnya, Bahlil telah membantah tuduhan keterlibatannya dalam pertemuan ketua-ketua partai politik dengan para tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo.
Bahkan, Bahlil mengaku dirinya juga menjadi korban penyadapan yang diduga dilakukan empat jenderal Polri tersebut.
Namun, ia tidak menjelaskan sumber informasi yang menyebut dirinya turut menjadi korban.
“Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap,” ujar Bahlil saat berpidato dalam pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu, 7 November 2026.
