Makassar, OPSI.ID – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan membongkar kasus pengoplosan tabung gas subsidi ke nonsubsidi di Jalan Kedamaian Selatan 1 BTP Blok F nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Polisi mengungkap pelaku inisial AA (47) mengetahui cara mengoplos tabung gas subsidi ke nonsubsidi setelah menonton YouTube.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel Komisaris Besar Didik Supranoto menjelaskan pengungkapan berawal dari laporan masyarakat adanya aktivitas pengoplosan tabung gas di sebuah rumah di Jalan Kedamaian Selatan 1 BTP Blok F nomor 447. Dari laporan tersebut tim Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulsel langsung melakukan penyelidikan.
“Hasil dari penyelidikan diamankan satu orang pelaku yaitu atas nama AA (47). Kemudian, barang bukti yang berhasil kita amankan ada 100 buah tabung gas 3 kg, kemudian 6 buah tabung gas 5,5 kg, 21 tabung gas 12 kg, 2 timbangan, kemudian 13 alat transfer gas, dan satu unit kendaraan mobil serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning,” ujarnya saat jumpa pers di lokasi kejadian, Selasa (10/11).
Didik mengungkapkan modus pelaku yakni mengoplos tabung gas subsidi atau 3 kg ke tabung ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang merupakan nonsubsidi. Aksi pengoplosan dilakukan oleh AA, kata Didik, sudah dilakukan sejak Agustus 2026.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku beroperasi sejak bulan Agustus 2026. Kemudian, hasil atau keuntungan yang telah diperoleh selama bulan Agustus sampai dengan sekarang sekitar Rp55,2 juta dalam satu bulan,” kata Didik.
Sementara Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes <span;>Taufik Herdiansyah Zeinardi mengungkapkan aksi pengoplosan dilakukan oleh pelaku AA setelah belajar dan menonton di YouTube. Selain itu, pelaku juga membeli alat untuk memindahkan tabung gas subsidi ke nonsubsidi.
“Dia belajar melakukan pengoplosan belajar dari YouTube. Sementara alatnya dia beli melakukan online (e-Commerce),” ungkapnya.
Taufik membeberkan, pelaku mendapatkan tabung gas 3 Kg setelah membeli dari sejumlah toko maupun pangkalan. Selanjutnya, pelaku memindahkan gas subsidi ke tabung gas nonsubsidi<span;> ukuran 5,5 kg maupun ukuran 12 kg.
“Caranya dengan menggunakan ember hitam yang berisi es batu atau air agar memperlancar aliran gas dari tabung tersebut. Jadi, posisinya tabung yang 3 kg ini berada di atas dan tabung yang ukuran lebih besar ditempatkan di bawahnya,” bebernya.
Taufik mengungkapkan pelaku mendapatkan tabung gas 3 Kg setelah membeli dengan harga Rp19-20 ribu. Setelah dilakukan pengoplosan, selanjutnya tabung dinaikkan ke atas timbangan untuk menentukan berat yang sesuai dengan standar.
“Pengoplosan ini dilakukan 20 hari setiap bulannya. Jadi, memang tidak dilakukan setiap hari karena yang bersangkutan melakukannya sendirian.<span;>Kemudian, untuk yang ukuran 5,5 kg dapat dikerjakan setiap 4 hari sekali. Jadi, ada ukuran yang 12 kg maupun 5,5 kg,” bebernya.
Berdasarkan pengakuan pelaku, tabung gas nonsubsidi hasil dijual ke masyarakat umum dan juga restoran atau warung makan. Taufik mengungkap pelaku menjual tabung gas 5,5 Kg sebesar Rp100 ribu.
“Jadi, dia membeli gas dari tabung 3 kg ini, kemudian digabungkan menjadi tabung 5,5 kg dan dijual dengan harga Rp100 ribu. <span;>Sedangkan untuk tabung nonsubsidi ukuran 12 kg dijual dengan harga Rp200 ribu,” kata dia.
Taufik mengungkapkan pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp60 ribu per tabung gas 5,5 Kg. Sementara untuk tabung gas 12 Kg, pelaku mendapatkan keuntungan Rp120 ribu per tabung.
“Tadi disampaikan, dari bulan Agustus sampai dengan saat ini, yang bersangkutan sudah mendapat keuntungan sebesar Rp55,2 juta. Terduga pelaku diamankan pada hari Senin kemarin siang di lokasi saat ini,” kata Taufik.
Akibat perbuatannya, pelaku terancam dikenakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Serta Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
“Ancaman pidana maksimal 5 tahun dan juga denda sebesar Rp60 miliar,” ucapnya.[]
