Jakarta, Opsi.id – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai kritik.
Kali ini, Ferry Koto melontarkan kritik keras terhadap pihak-pihak yang dinilainya menggunakan persoalan hukum untuk kepentingan politik atau politicking.
Melalui sejumlah unggahan di akun X miliknya, Selasa (10/11/2026), Ferry menyoroti perbedaan antara persyaratan substantif dan persyaratan administratif dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.
Menurut Ferry, pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
“Bagi yg tidak paham hukum, syarat di UU itu adalah syarat substansi yg harus dipenuhi. Sifatnya mutlak,” tulis Ferry.
Dia menjelaskan, dokumen seperti surat keterangan, SKCK, dan persyaratan lain yang diminta melalui peraturan KPU merupakan bagian dari persyaratan administratif.
Karena itu, menurutnya, pembatalan dokumen administratif tidak otomatis membuktikan bahwa persyaratan substantif yang diatur undang-undang tidak terpenuhi.
Ferry kemudian memberikan analogi mengenai pembatalan SKCK. Menurut dia, pembatalan SKCK karena persoalan keabsahan dokumen tidak serta-merta membuktikan seseorang pernah melakukan tindak pidana atau tidak berkelakuan baik.
“Sejelas itu putusannya, membatalkan Suket bukan menyatakan tidak tamat pendidikan SMA/sederajat, kok bisa diartikan tidak memenuhi lagi syarat sesuai UU?” tulisnya.
Singgung Kemungkinan Pilpres Ulang
Ferry juga mengingatkan konsekuensi hukum dan politik apabila seluruh dokumen administrasi pencalonan yang sebelumnya telah disahkan dan diterima lembaga negara kemudian dipersoalkan.
Dia berpendapat, apabila keabsahan seluruh dokumen yang menjadi dasar pencalonan pasangan calon dipermasalahkan, konsekuensinya dapat meluas hingga mempertanyakan keabsahan pencalonan sejak awal.
“Jika semua dokumen administrasi yg sdh disahkan lembaga negara, kemudian diterima lembaga negara yg punya kewenangan menentukan keabsahannya (sesuai putusan MK) dipersoalkan, maka keseluruhan pencalonan PASLON menjadi tdk sah sedari awal. Pilpres ulang jadinya,” tulis Ferry.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Ferry mengenai konsekuensi hukum yang mungkin timbul.
Tidak ada keputusan resmi yang menyatakan Pemilihan Presiden 2024 harus diulang akibat putusan pembatalan surat keterangan pendidikan Gibran.
Minta Prabowo Terbuka Jika Tak Lagi Menghendaki Gibran
Tak hanya menyoroti aspek hukum, Ferry juga mengarahkan kritiknya kepada Presiden Prabowo Subianto dan orang-orang di lingkaran kekuasaannya.
Dia meminta agar persoalan Gibran tidak dijadikan instrumen politik untuk mendorong perubahan posisi Wakil Presiden yang dipilih rakyat melalui pemilu.
Baca juga: Gibran Minta Kesempatan ke Prabowo untuk Buktikan Keabsahan Dokumen Lewat PTUN
“Kalau Prabowo dan orang-orangnya tak mau lagi dengan Wapres Gibran, sampaikan saja, minta mundur. Sampaikan juga ke rakyat yg memberi suara, bahwa meminta Wapres yg dipilih rakyat sepaket untuk mundur. Jangan manfaatkan hukum,” tulisnya.
Ferry juga mengkritik kinerja pemerintah yang menurut penilaiannya belum cukup menjawab kesulitan ekonomi masyarakat.
“Kerja kalian sudah ndak benar, rakyat makin sulit hidupnya, hanya orang-orang kalian dan kroni yang makin sejahtera, malah politicking,” tulisnya.
Dia kemudian mengingatkan agar pemerintah lebih berfokus menjalankan tugas pemerintahan ketimbang terjebak dalam polemik politik.
“Kerja saja yg benar, 2029 tarung lagi,” lanjutnya.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran
Polemik ini mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan kasasi terkait Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan tersebut.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim turut merujuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Gibran.
Baca juga: Gibran: Prabowo Sudah Seperti Ayah Sendiri, Beri Arahan di Tengah Polemik Niat Mundur
Dengan demikian, persoalan yang kini berkembang bukan hanya menyangkut pembatalan dokumen administrasi, tetapi juga perdebatan mengenai implikasi hukum putusan tersebut terhadap persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
Di tengah polemik tersebut, Gibran sebelumnya menyatakan akan tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di PTUN, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Perdebatan mengenai batas antara persoalan administrasi dan persyaratan substantif pencalonan pun masih menjadi perhatian publik. []
