MAKASSAR, OPSI.ID — Pengamat Ekonomi Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, Dr. Abdullah Abidin, S.E., M.Si., menyebut pasca Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka akan meninggalkan konsekuensi ekonomi.
Eks Kepala LPMI Nobel Indonesia itu merinci, secara ekonomi perlu banyak hal yang patut dicermati. Mulai dari stabilitas nilai tukar rupiah, pergerakan pasar modal, hingga persepsi risiko investasi.
Namun, dampaknya diyakini dapat ditekan apabila proses transisi politik berjalan cepat dan sesuai mekanisme konstitusi.
Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB Nobel Indonesia ini melihat dari sisi ketatanegaraan, mundurnya Wakil Presiden di tengah polemik dokumen penyetaraan ijazah SLTA tersebut membuka ruang penyelesaian melalui Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
“Melalui pasal ini, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pengganti definitif hingga akhir masa jabatan 2029,” ungkapnya Jumat (13/11) via telepon.
“Jalur ini relatif lebih sederhana dibandingkan apabila persoalan tersebut berkembang menjadi proses politik melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR, yang berpotensi melibatkan dinamika politik dan tahapan konstitusional lebih panjang. Dari perspektif ekonomi, penyelesaian politik yang lebih cepat dan konstitusional tentu lebih baik karena dapat mengurangi ketidakpastian pemerintahan,” tambahnya.
Tekanan Rupiah dan Faktor Global
Terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp18.231 hingga Rp18.239 per dolar AS, Abdullah menilai kondisi tersebut tidak dapat serta-merta dikaitkan sepenuhnya dengan dinamika politik dalam negeri. Menurutnya, terdapat dua faktor yang bekerja secara bersamaan, yakni sentimen domestik dan tekanan eksternal.
Di tingkat global, ekspektasi kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve), penguatan indeks dolar AS, serta pergerakan arus modal dunia masih menjadi tekanan fundamental yang dominan. Sementara di dalam negeri, ketidakpastian politik berpotensi meningkatkan premi risiko (risk premium) sehingga investor meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi.
“Faktor global masih menjadi tekanan fundamental yang dominan, sedangkan ketidakpastian politik domestik berpotensi memperbesar tekanan terhadap nilai tukar apabila tidak dikelola dengan baik,” jelasnya.
Sentimen Pasar Modal dan Investasi Langsung
Pada sektor pasar modal, Abdullah menyebut sikap menunggu (wait and see) dan fluktuasi indeks harga saham merupakan respons wajar dari pelaku pasar saat terjadi perubahan politik. Kendati demikian, ia memprediksi tekanan tersebut hanya bersifat sementara selama fundamental ekonomi nasional, kinerja sektor keuangan, serta sektor konsumsi tetap terjaga tanpa adanya perubahan kebijakan fiskal maupun moneter secara mendasar.
Sementara itu, untuk investasi langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI) dan investasi domestik, kekosongan kursi Wakil Presiden selama beberapa bulan ke depan diperkirakan memicu sikap kehati-hatian pada proyek padat modal, seperti pertambangan, hilirisasi industri, energi, manufaktur, dan infrastruktur.
Meski demikian, Dul sapaan akrabnya menegaskan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak otomatis menghentikan roda investasi karena kewenangan pemerintahan dan pengambilan keputusan tetap berada penuh di tangan Presiden.
“Jika pemerintah mampu memberikan jaminan bahwa perizinan investasi, insentif fiskal, kebijakan hilirisasi, dan proyek strategis nasional tetap berjalan, maka dampak kekosongan jabatan Wakil Presiden terhadap investasi jangka panjang dapat diminimalkan,” katanya.
Dua Skenario Ekonomi
Dalam proyeksi kondisi ekonomi dalam tiga hingga enam bulan mendatang, ia memetakan dua kemungkinan skenario. Pertama, jika pengisian kursi Wakil Presiden berlangsung cepat dan kondusif, gejolak ekonomi hanya akan menjadi sentimen jangka pendek dan kepercayaan investor segera pulih.
Sebaliknya, pada skenario kedua, apabila penentuan pengganti Wakil Presiden memicu tarik-menarik kepentingan politik yang berkepanjangan, ketidakpastian akan berdampak luas terhadap biaya pembiayaan hingga penundaan realisasi investasi.
“Dalam tiga sampai enam bulan mendatang, indikator yang perlu diperhatikan adalah perkembangan nilai tukar rupiah, arus modal asing, pergerakan IHSG, realisasi investasi PMA dan PMDN, serta konsistensi kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
