JAKARTA – Wakil Ketua I Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, memimpin dua agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung B DPD RI, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Kedua agenda tersebut membahas persoalan hak pensiun 681 mantan karyawan PTPN II Kebun Prafi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Selain itu, rapat juga menyoroti ketidakpastian status kepegawaian 81.325 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah.
Dalam agenda pertama, BAP menghadirkan perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Sementara itu, pembahasan status PPPK Satpol PP dilakukan bersama Komite I DPD RI dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
BAP Kawal Hak Pensiun 681 Eks Karyawan PTPN II
Pada pembahasan pertama, BAP DPD RI menindaklanjuti pengaduan Persatuan Eks Karyawan PTPN II Kebun Prafi. Mereka mengadukan belum dibayarkannya hak pensiun sekaligus atau pensiun tebas kepada 681 mantan karyawan.
Padahal, kewajiban pembayaran tersebut telah tercantum dalam Perjanjian Bersama. Dokumen itu ditandatangani pada 2 Juni 2014 di Pengadilan Negeri Manokwari.
Berdasarkan data verifikasi Dapenbun pada 2016, nilai kewajiban tersebut diperkirakan mencapai Rp11,4 miliar.
Penrad menegaskan bahwa restrukturisasi perusahaan tidak boleh menghapus kewajiban terhadap pekerja maupun pensiunan.
“Restrukturisasi dan penggabungan perusahaan dalam Holding Perkebunan Nusantara pada 2023, termasuk pengalihan kewajiban dari PTPN II kepada PTPN I, tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan ataupun menunda pemenuhan hak pekerja dan pensiunan,” kata Pdt. Penrad Siagian.
Menurutnya, Perjanjian Bersama yang telah disepakati wajib dihormati. Dengan demikian, para mantan karyawan memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan hak pensiun mereka.
Dalam RDPU tersebut, terungkap bahwa PTPN masih menghadapi keterbatasan pendanaan. Kondisi ini berdampak pada pemenuhan berbagai kewajiban perusahaan, termasuk pembayaran hak pensiun mantan karyawan PTPN I dan PTPN II.
Saat ini, PTPN II juga tengah mengajukan skema pembayaran pensiun sekaligus kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Untuk mempercepat penyelesaian, BAP DPD RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan mengawasi persoalan tersebut. BAP juga mendorong Danantara mengambil peran aktif dalam memastikan ketersediaan skema pendanaan yang jelas dan terukur.
Selain itu, BAP meminta Badan Pengaturan BUMN, Danantara, Kementerian Ketenagakerjaan, OJK, Holding PTPN III (Persero), PTPN I, PTPN II, dan Dapenbun memperbarui data penerima manfaat.
Seluruh kewajiban pembayaran juga harus diverifikasi. Proses ini perlu dilengkapi perhitungan aktuaria yang transparan. Termasuk di dalamnya kepastian sumber dana, tahapan, dan jadwal pembayaran.
BAP turut meminta agar penerima manfaat lanjut usia mendapat prioritas. Sementara itu, hak pensiun mantan karyawan yang telah meninggal dunia tetap harus dibayarkan kepada ahli waris yang sah.
Nasib 81.325 PPPK Satpol PP Jadi Sorotan
Pada agenda kedua, BAP bersama Komite I DPD RI membahas pengaduan Perkumpulan Profesi Birokrat Indonesia (PPBI). Pengaduan tersebut berkaitan dengan ketidakpastian status 81.325 personel Satpol PP berstatus PPPK di seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan menjadi perhatian. Di antaranya kepastian pekerjaan, peluang pengembangan karier, serta perlindungan hukum bagi personel Satpol PP.
BAP dan Komite I juga menyoroti Pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, perhatian diarahkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Kedua regulasi tersebut menjadi dasar pengaturan kedudukan dan pengangkatan anggota Satpol PP. Karena itu, pemerintah perlu memberikan kejelasan kebijakan mengenai penataan status kepegawaian mereka.
“BAP dan Komite I DPD RI meminta Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Dalam Negeri melakukan kajian dan koordinasi untuk merumuskan mekanisme penataan status PPPK Satpol PP, termasuk peluang pengangkatan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip sistem merit,” kata Penrad.
Selain itu, BAP dan Komite I meminta pemerintah mempertimbangkan masa pengabdian, pengalaman kerja, kompetensi teknis, dan hasil evaluasi kinerja.
Batas usia juga perlu menjadi pertimbangan apabila pemerintah membuka mekanisme seleksi CPNS atau pengangkatan menjadi PNS.
Namun, kebijakan afirmasi tersebut harus tetap mengutamakan transparansi, objektivitas, keadilan, dan sistem merit.
BAP Soroti Beban APBD
Persoalan anggaran juga menjadi perhatian dalam pembahasan status PPPK Satpol PP. Sebab, pembayaran gaji dan tunjangan 81.325 personel berpotensi membebani keuangan daerah.
Terlebih lagi, jika seluruh pembiayaan dibebankan kepada APBD. Kondisi ini dapat menyulitkan daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.
Untuk itu, BAP dan Komite I mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan dukungan pendanaan. Salah satu opsi yang diusulkan adalah penyesuaian atau pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU).
BAP dan Komite I juga meminta Kementerian PANRB serta BKN memberikan penjelasan mengenai kebijakan teknis. Penjelasan tersebut mencakup status kepegawaian dan pengembangan karier PPPK Satpol PP.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri diharapkan memperkuat pembinaan dan standar kompetensi. Dukungan operasional serta perlindungan hukum bagi personel Satpol PP juga perlu diperhatikan.
Penrad Pastikan Tindak Lanjut Kedua Persoalan
Penrad menegaskan, kedua persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian konkret melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“BAP DPD RI akan meminta perkembangan tertulis mengenai penyelesaian hak pensiun eks karyawan PTPN II, termasuk kepastian skema dan jadwal pembayaran. BAP juga akan menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk memastikan tindak lanjut dari pihak terkait,” tuturnya.
Sementara itu, Komite I DPD RI akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan kementerian dan lembaga terkait. Pertemuan tersebut bertujuan membahas penataan status PPPK Satpol PP.
“BAP juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Komite IV DPD RI guna mengkaji dampak fiskal kebijakan tersebut terhadap belanja pegawai serta kemampuan keuangan daerah,” ucap Pdt. Penrad Siagian.
Melalui kedua RDPU tersebut, BAP DPD RI menegaskan komitmennya mengawal setiap pengaduan masyarakat.
Upaya ini diharapkan menghasilkan penyelesaian nyata. Baik dalam pemenuhan hak pensiun eks karyawan PTPN II maupun pemberian kepastian status dan masa depan personel Satpol PP di seluruh Indonesia.[]
