JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tidak diwajibkan mengambil calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dari partai politik pendukung pemerintah. Dua nama yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bisa berasal dari luar partai koalisi.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Muzani mengatakan, aturan konstitusi hanya mengharuskan Presiden mengajukan dua nama kandidat. Tidak ada ketentuan yang secara khusus membatasi asal partai politik calon tersebut.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang,” kata Muzani.
Dengan demikian, Prabowo memiliki ruang untuk menentukan kandidat yang akan diajukan kepada MPR tanpa harus terpaku pada partai-partai pengusungnya dalam Pilpres 2024.
Diketahui, pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 didukung empat partai yang memiliki kursi di DPR, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.
Selain keempat partai tersebut, PKB, NasDem, dan PKS juga mendukung pemerintahan Prabowo, meskipun bukan bagian dari koalisi pengusung pada Pilpres 2024. Adapun PDIP menyatakan berada di luar pemerintahan.
Muzani menyebut dua nama kandidat akan disampaikan Prabowo kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan wakil presiden.
MPR sendiri menjadwalkan sidang paripurna pemilihan pengganti Gibran pada Rabu, 2 Desember 2026.
Yusril Sebut Keputusan Ada di Tangan Prabowo
Pandangan serupa sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menegaskan, kewenangan menentukan dua calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Prabowo sebagai Presiden.
Menurutnya, Prabowo dapat menggelar pembicaraan dengan partai-partai yang dahulu mendukung pencalonannya pada Pilpres 2024. Namun, hasil konsultasi tersebut tidak mengubah kewenangan Presiden dalam menentukan kandidat.
Yusril menyebut terdapat sekitar 10 partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo saat Pilpres 2024, termasuk partai yang tidak memiliki kursi di parlemen.
“Jadi, itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua calon wakil presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau. Mungkin beliau akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pilpres 2024. Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu,” kata Yusril dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026.
MPR Pilih Satu dari Dua Kandidat
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam Pasal 46 ayat (2), Presiden diwajibkan mengajukan dua calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Selanjutnya, Pasal 46 ayat (3) mengatur MPR akan memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden.
Pemilihan dilakukan melalui sidang paripurna dengan melibatkan seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. Setelah itu, MPR melaksanakan pelantikan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan Pasal 47 UU MD3.[]
