JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak serta-merta menghapus hak keuangan dan fasilitas yang melekat pada mantan wakil presiden.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Gibran berhak memperoleh sejumlah fasilitas dari negara setelah berhenti dari jabatannya dengan hormat. Fasilitas tersebut mencakup kendaraan milik negara, pengemudi, rumah kediaman, hingga uang pensiun.
Salah satu fasilitas yang diatur secara khusus adalah kendaraan negara beserta sopirnya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat disediakan satu unit kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Bukan hanya kendaraan dan sopir, seluruh biaya pemeliharaan mobil serta gaji pengemudi juga menjadi tanggungan negara.
Penjelasan Pasal 8 huruf b menyebut fasilitas kendaraan tersebut diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas kemasyarakatan setelah seseorang tidak lagi menjabat sebagai presiden atau wakil presiden.
Meski demikian, pemberian fasilitas tersebut berkaitan dengan status pemberhentian secara hormat.
Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebut setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.
Gibran sebelumnya menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Gibran mengundurkan diri atas permintaannya sendiri. Muzani juga menyatakan jabatan wakil presiden kosong sejak tanggal tersebut.
Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Wakil Presiden RI, Gibran menyampaikan alasan pengunduran dirinya.
“Oleh sebab itu, hari ini 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat,” ucap Gibran.
Berhak Mendapat Pensiun 100 Persen Gaji Pokok
Selain fasilitas kendaraan, Gibran juga berpotensi memperoleh hak keuangan lainnya sebagai mantan wakil presiden.
Pasal 8 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Perlengkapan rumah diberikan satu kali, sedangkan biaya pemeliharaannya menjadi tanggung jawab penerima.
Kemudian, Pasal 6 mengatur hak pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Besaran pensiun tersebut tidak bergantung pada berapa lama seseorang menduduki jabatan presiden atau wakil presiden.
Selain pensiun, mantan wakil presiden juga memperoleh tunjangan dan sejumlah fasilitas penunjang kehidupan rumah tangga.
Pasal 7 mengatur biaya rumah tangga, termasuk kebutuhan air, listrik, dan telepon. Negara juga menanggung biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat beserta keluarganya.
Pembayaran hak keuangan tersebut dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
UU yang sama juga memberikan hak kepada mantan presiden dan wakil presiden untuk memiliki staf yang berasal dari pegawai negeri. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 11.
Namun, hak pembayaran pensiun dan tunjangan dapat berakhir apabila penerimanya meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 10.
DPR Batalkan Pembahasan Pemakzulan Gibran
Pengunduran diri Gibran berlangsung ketika DPR tengah memproses usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik dokumen ijazahnya.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah menandatangani usulan tersebut.
Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR, DPR membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan membahas usulan HMP.
Sementara itu, MPR menjadwalkan rapat gabungan pimpinan fraksi pada Jumat, 13 November 2026. Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas tindak lanjut kekosongan jabatan wakil presiden.
Proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme konstitusional mengenai pengisian jabatan wakil presiden sesuai ketentuan perundang-undangan.[]
