JAKARTA, Opsi.id – Pegiat media sosial sekaligus politikus Ade Armando mengungkap dugaan adanya permainan politik yang bertujuan menyingkirkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Dalam perbincangan di podcast On The Table, Kamis (19/11/2026), Ade menilai rangkaian persoalan hukum dan politik yang dihadapi Gibran sebelum menyatakan mundur pada 12 November 2026 tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan yang berkembang di berbagai lembaga negara.
Ade menduga, tekanan terhadap Gibran semakin kuat setelah munculnya sejumlah keputusan dan pernyataan dari lembaga yudikatif, legislatif, hingga jajaran pemerintah.
Menurutnya, situasi tersebut dapat membentuk persepsi di dalam diri Gibran bahwa dirinya menghadapi tekanan dari berbagai arah.
“Ada sebuah suasana psikologis di dalam diri Mas Gibran bahwa he is against everyone,” ujar Ade dalam wawancara tersebut.
Pencabutan Surat Penyetaraan Jadi Titik Penting
Ade kemudian menyoroti peristiwa menjelang keputusan pengunduran diri Gibran.
Ia mengungkapkan, sehari sebelum menyatakan mundur, Gibran disebut masih memiliki keinginan untuk memperjuangkan persoalan hukumnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, situasi berubah setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan keputusan pencabutan surat penyetaraan pendidikan Gibran menyusul putusan Mahkamah Agung (MA).
Ade menilai keputusan tersebut menjadi salah satu titik penting yang memengaruhi situasi politik saat itu.
Menurutnya, masih terdapat mekanisme hukum berupa peninjauan kembali (PK) yang dapat ditempuh oleh pihak terkait untuk meminta MA meninjau kembali putusannya.
Ia mempertanyakan keputusan pemerintah yang tidak menempuh langkah tersebut.
Ade juga mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terkait persoalan tersebut.
Menurut Ade, seharusnya ada penjelasan lebih menyeluruh mengenai kemungkinan langkah hukum yang masih tersedia sebelum persoalan dinyatakan selesai.
Duga Ada Tekanan dari Berbagai Lembaga
Dalam analisisnya, Ade menyebut persoalan Gibran berkembang menjadi pertarungan politik yang melibatkan berbagai institusi.
Ia menyinggung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), DPR, serta sejumlah pejabat pemerintah yang menurut pandangannya ikut memperkeruh situasi.
Ade bahkan menggunakan istilah permainan politik yang kotor untuk menggambarkan dinamika tersebut.
“Ini bukan soal ijazah. Ini soal bagaimana saya berusaha melindungi kepentingan bangsa,” kata Ade mengutip pernyataan Gibran ketika menjelaskan alasan pengunduran dirinya.
Ade menafsirkan keputusan mundur Gibran sebagai bentuk kelelahan menghadapi pertarungan politik yang terus berkembang.
Baca juga: Komaruddin Hidayat Soroti Jabatan Gibran: Dua Tahun Menjabat, Hak Pensiun Seumur Hidup?
Ia berpendapat, Gibran kemungkinan melihat bahwa melanjutkan perjuangan melalui jalur hukum maupun politik justru berpotensi memperpanjang konflik.
Sebut Pengunduran Diri Gibran sebagai Sikap Negarawan
Menariknya, Ade justru menilai keputusan Gibran mengundurkan diri merupakan langkah yang bijaksana.
Ia menyebut Gibran tidak ingin konflik politik terus berkembang hingga memecah masyarakat dan memperburuk hubungan antarkelompok.
Ade juga berharap pengunduran diri tersebut tidak membuat Gibran berhenti berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Menurutnya, Gibran masih memiliki kesempatan untuk berkiprah di luar pemerintahan.
Ia bahkan berharap Gibran suatu saat bersedia kembali terlibat dalam kontestasi politik nasional.
Minta Sistem Politik dan Hukum Dievaluasi
Lebih jauh, Ade menilai polemik yang melibatkan Gibran harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem politik, peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan, serta kualitas anggota DPR.
Ia mengingatkan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi akibat ketidakjelasan aturan dan perbedaan penafsiran hukum.
Ade juga menyoroti praktik politik uang yang menurutnya harus diberantas agar proses demokrasi menghasilkan wakil rakyat berdasarkan kapasitas dan prestasi.
Ia menilai masyarakat perlu lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan lembaga negara.
Baca juga: Gibran Siap Buka Ijazah, Ormas Tantang 580 Anggota DPR RI Buka Dokuman Pendidikan Mereka
Dalam wawancara tersebut, Ade juga mengungkap kekhawatirannya terhadap munculnya rumor politik mengenai kemungkinan pergantian kekuasaan sebelum masa jabatan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029.
Namun, ia mengakui isu tersebut masih sebatas rumor politik dan spekulasi yang belum terbukti.
Bagi Ade, polemik Gibran seharusnya menjadi momentum pembenahan demokrasi Indonesia, mulai dari partai politik, DPR, pemerintah, hingga lembaga peradilan.
Ia mengingatkan bahwa perbaikan sistem ketatanegaraan tidak boleh berhenti pada satu kasus, melainkan harus menjadi agenda bersama agar persoalan serupa tidak terulang. []


