Ade Armando Ungkap Dugaan Permufakatan Politik Singkirkan Gibran: MK, MA hingga Pemerintah Disorot

JAKARTA, Opsi.id – Pegiat media sosial sekaligus politikus Ade Armando mengungkap dugaan adanya permainan politik yang bertujuan menyingkirkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.

Dalam perbincangan di podcast On The Table, Kamis (19/11/2026), Ade menilai rangkaian persoalan hukum dan politik yang dihadapi Gibran sebelum menyatakan mundur pada 12 November 2026 tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan yang berkembang di berbagai lembaga negara.

Ade menduga, tekanan terhadap Gibran semakin kuat setelah munculnya sejumlah keputusan dan pernyataan dari lembaga yudikatif, legislatif, hingga jajaran pemerintah.

Menurutnya, situasi tersebut dapat membentuk persepsi di dalam diri Gibran bahwa dirinya menghadapi tekanan dari berbagai arah.

“Ada sebuah suasana psikologis di dalam diri Mas Gibran bahwa he is against everyone,” ujar Ade dalam wawancara tersebut.

Pencabutan Surat Penyetaraan Jadi Titik Penting

Ade kemudian menyoroti peristiwa menjelang keputusan pengunduran diri Gibran.

Ia mengungkapkan, sehari sebelum menyatakan mundur, Gibran disebut masih memiliki keinginan untuk memperjuangkan persoalan hukumnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun, situasi berubah setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan keputusan pencabutan surat penyetaraan pendidikan Gibran menyusul putusan Mahkamah Agung (MA).

Ade menilai keputusan tersebut menjadi salah satu titik penting yang memengaruhi situasi politik saat itu.

Menurutnya, masih terdapat mekanisme hukum berupa peninjauan kembali (PK) yang dapat ditempuh oleh pihak terkait untuk meminta MA meninjau kembali putusannya.

Ia mempertanyakan keputusan pemerintah yang tidak menempuh langkah tersebut.

Ade juga mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terkait persoalan tersebut.

Menurut Ade, seharusnya ada penjelasan lebih menyeluruh mengenai kemungkinan langkah hukum yang masih tersedia sebelum persoalan dinyatakan selesai.

Duga Ada Tekanan dari Berbagai Lembaga

Dalam analisisnya, Ade menyebut persoalan Gibran berkembang menjadi pertarungan politik yang melibatkan berbagai institusi.

Ia menyinggung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), DPR, serta sejumlah pejabat pemerintah yang menurut pandangannya ikut memperkeruh situasi.

Ade bahkan menggunakan istilah permainan politik yang kotor untuk menggambarkan dinamika tersebut.

“Ini bukan soal ijazah. Ini soal bagaimana saya berusaha melindungi kepentingan bangsa,” kata Ade mengutip pernyataan Gibran ketika menjelaskan alasan pengunduran dirinya.

Ade menafsirkan keputusan mundur Gibran sebagai bentuk kelelahan menghadapi pertarungan politik yang terus berkembang.

Baca juga: Komaruddin Hidayat Soroti Jabatan Gibran: Dua Tahun Menjabat, Hak Pensiun Seumur Hidup?

Ia berpendapat, Gibran kemungkinan melihat bahwa melanjutkan perjuangan melalui jalur hukum maupun politik justru berpotensi memperpanjang konflik.

Sebut Pengunduran Diri Gibran sebagai Sikap Negarawan

Menariknya, Ade justru menilai keputusan Gibran mengundurkan diri merupakan langkah yang bijaksana.

Ia menyebut Gibran tidak ingin konflik politik terus berkembang hingga memecah masyarakat dan memperburuk hubungan antarkelompok.

Ade juga berharap pengunduran diri tersebut tidak membuat Gibran berhenti berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Menurutnya, Gibran masih memiliki kesempatan untuk berkiprah di luar pemerintahan.

Ia bahkan berharap Gibran suatu saat bersedia kembali terlibat dalam kontestasi politik nasional.

Minta Sistem Politik dan Hukum Dievaluasi

Lebih jauh, Ade menilai polemik yang melibatkan Gibran harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem politik, peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan, serta kualitas anggota DPR.

Ia mengingatkan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi akibat ketidakjelasan aturan dan perbedaan penafsiran hukum.

Ade juga menyoroti praktik politik uang yang menurutnya harus diberantas agar proses demokrasi menghasilkan wakil rakyat berdasarkan kapasitas dan prestasi.

Ia menilai masyarakat perlu lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan lembaga negara.

Baca juga: Gibran Siap Buka Ijazah, Ormas Tantang 580 Anggota DPR RI Buka Dokuman Pendidikan Mereka

Dalam wawancara tersebut, Ade juga mengungkap kekhawatirannya terhadap munculnya rumor politik mengenai kemungkinan pergantian kekuasaan sebelum masa jabatan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029.

Namun, ia mengakui isu tersebut masih sebatas rumor politik dan spekulasi yang belum terbukti.

Bagi Ade, polemik Gibran seharusnya menjadi momentum pembenahan demokrasi Indonesia, mulai dari partai politik, DPR, pemerintah, hingga lembaga peradilan.

Ia mengingatkan bahwa perbaikan sistem ketatanegaraan tidak boleh berhenti pada satu kasus, melainkan harus menjadi agenda bersama agar persoalan serupa tidak terulang. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

Tragedi di Maguwoharjo! Kekalahan PSS dari Arema FC Berujung Kerusuhan

Sleman, OPSI.ID - Kekecewaan suporter PSS Sleman setelah tim...

Shin Tae-yong Soroti Perjalanan Jauh dan Lapangan Latihan, Mental Persija Tetap Siap

Parepare, OPSI.ID - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengakui...

‎Gubernur Pramono Anung Tetapkan UMP Jakarta 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,10 Persen

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah...

Senat USI Usulkan Dua Calon Rektor, Sarles Gultom: di Luar Nama Itu Melanggar Statuta

PEMATANGSIANTAR, Opsi.id – Proses pemilihan Rektor Universitas Simalungun (USI)...

Polda Sulsel Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal dan Bongkar Kasus Prostitusi

Makassar, OPSI.ID - Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak...

Polres Majalengka Dorong Kesadaran Lingkungan Lewat Program Green Policing

Majalengka – Kepedulian terhadap kelestarian alam terus didorong Polres...

Teliti Tanaman Liar Porang jadi Komoditi Ekspor antar Bupati Sidrap Raih Gelar Doktor

Makassar, OPSI.ID - Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif akhirnya meraih...

Kepemimpinan HSG Antarkan PBFI Kota Cirebon Boyong Tiga Perunggu Porprov Jabar 2026

Cirebon – Setelah 20 tahun menanti, binaraga Kota Cirebon...

Berita Terbaru

Popular Categories