JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengundur jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden. Sidang yang semula digelar 2 Desember 2026 kini dijadwalkan pada Rabu, 9 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, penundaan dilakukan karena agenda kenegaraan Presiden Prabowo Subianto sangat padat. Dengan perubahan jadwal ini, Presiden mendapat tambahan waktu untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani seusai Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senin, 16 November 2026.
“Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Muzani.
Presiden Minta Tambahan Waktu
Muzani menjelaskan, rapat gabungan digelar setelah MPR menerima surat balasan dari Presiden. Surat tersebut merupakan tanggapan atas surat MPR tertanggal 13 November 2026.
Sebelumnya, MPR telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal Sidang Paripurna. Agenda sidang tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, sekaligus memilih dan melantik penggantinya.
Namun, Presiden mengusulkan perubahan jadwal menjadi 9 Desember 2026. Usulan itu kemudian dibahas dan disetujui dalam rapat gabungan.
“Dalam rapat gabungan hari ini, kami membahas dua agenda penting. Pertama, perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua, prosesi pelantikan wakil presiden terpilih,” ujar Muzani.
Menurut Muzani, penundaan ini memberikan kesempatan kepada Presiden untuk mempertimbangkan dua calon Wakil Presiden secara lebih matang.
Prabowo Perlu Berkoordinasi dengan Partai Politik
Sesuai ketentuan, Presiden harus mengirimkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna.
Artinya, jika sidang tetap berlangsung pada 2 Desember 2026, Presiden harus menyerahkan kedua nama tersebut paling lambat 18 November 2026.
Namun, waktu yang tersedia dinilai terlalu singkat. Sebab, Presiden memiliki sejumlah agenda kenegaraan yang cukup padat.
Selain itu, Prabowo perlu berkoordinasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh. Langkah tersebut diperlukan untuk mendapatkan berbagai masukan sebelum menentukan dua nama calon.
“Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember, harinya Rabu,” tambah Muzani.
MPR Bentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi
Selain mengubah jadwal sidang, rapat gabungan juga membahas persiapan pelantikan Wakil Presiden terpilih.
Muzani mengatakan, MPR akan melantik Wakil Presiden terpilih dengan mengacu pada semangat Pasal 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk mempersiapkan agenda tersebut, MPR membentuk Panitia Ad Hoc. Bambang Wuryanto ditunjuk sebagai ketua, didampingi dua wakil ketua.
Panitia ini beranggotakan 36 orang yang berasal dari unsur fraksi dan Kelompok DPD di MPR.
“Sementara itu, untuk Tim Verifikasi, koordinatornya dipegang Ibu Lestari Moerdijat, sedangkan sebagai ketua tim adalah Habiburrahman dan sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan,” pungkasnya.
Dengan perubahan tersebut, MPR memiliki waktu tambahan untuk mempersiapkan seluruh tahapan pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden. Sidang Paripurna dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026.[]


