Jakarta – Keberadaan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, kembali menjadi sorotan setelah muncul wacana pengembangan habitat kedua alias direlokasi ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Gagasan yang mencuat sebagai upaya melindungi satwa langka dari ancaman bencana alam tersebut justru menuai penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk Gerakan Masyarakat Peduli Badak Jawa (GMP BAJA)
GMP BAJA menilai pemindahan badak bercula satu itu bukan perkara sederhana. Perubahan lingkungan, proses adaptasi, hingga potensi konflik dengan satwa lain di Alas Purwo dinilai dapat menimbulkan risiko serius terhadap kelangsungan hidup spesies yang kini hanya ditemukan di Indonesia tersebut.
Ketua GMP BAJA, Herdiyan Saksono menegaskan bahwa rencana relokasi berpotensi membahayakan keselamatan badak jawa.
Menurut Herdiyan Saksono, proses adaptasi di lingkungan baru menyimpan kerentanan tinggi, terutama apabila karakteristik habitat tujuan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan biologis satwa endemik tersebut.
”Badak jawa merupakan satwa langka endemik yang hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di belahan dunia mana pun. Pemindahan yang berisiko memicu kematian sama saja membawa spesies ini menuju kepunahan permanen,” ujar Herdiyan Saksono dalam keterangan resminya, Senin, 16 November 2026.
Praktisi hukum tersebut menilai, kepunahan badak jawa akan menjadi kerugian ekologis yang tidak dapat digantikan dengan materi maupun uang.
Hilangnya spesies tersebut juga berarti merampas kesempatan masyarakat untuk menikmati kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia, sekaligus menghilangkan peluang para ilmuwan dalam melakukan penelitian lebih lanjut terhadap badak jawa.
Atas dasar itu, kata Herdiyan Saksono, GMP BAJA mendesak pemerintah membatalkan wacana pemindahan badak jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon ke Alas Purwo.
Herdiyan Saksono bahkan menyatakan pihaknya siap menempuh jalur hukum apabila pemerintah nekat memaksakan rencana tersebut tanpa mempertimbangkan risiko terhadap keselamatan satwa.
”Kami meminta pemerintah menghentikan rencana ini. Apabila relokasi tetap dipaksakan, kami akan menempuh jalur hukum dengan menggugat pemerintah,” ucap Herdiyan Saksono menegaskan.
Polemik ini mulanya mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan pemindahan sejumlah badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
Wacana tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami, serta aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berpotensi mengancam populasi badak jawa di Ujung Kulon. Hashim dalam kesempatan itu juga menyebut peluang penggunaan skema pendanaan konservasi untuk mendukung gagasan tersebut.
Teranyar, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua badak jawa masih sebatas gagasan dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi menyebut Alas Purwo sebagai salah satu kawasan potensial yang perlu dikaji lebih lanjut.
Pemerintah juga belum menetapkan jumlah individu yang akan dipindahkan, komposisi jantan dan betina, metode translokasi, maupun jadwal pelaksanaannya.
Menurut dia, penilaian kelayakan habitat baru harus memperhitungkan berbagai aspek ekologis dan biologis. Mulai dari ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, ruang jelajah, hingga potensi konflik dengan manusia dan satwa lain.
Dengan demikian, perdebatan mengenai masa depan badak jawa tidak hanya berkutat pada pilihan antara mempertahankan habitat lama atau membangun habitat baru. Tantangan terbesarnya adalah memastikan setiap kebijakan konservasi benar-benar didasarkan pada kajian ilmiah, keselamatan satwa, dan keberlanjutan populasi. Sebab, bagi spesies yang terancam punah seperti badak jawa, satu keputusan yang keliru berpotensi membawa konsekuensi yang tidak dapat dipulihkan. []


