Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menilai konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, lebih menonjolkan relasi kuasa antara pemerintah dengan rakyatnya.
Sehingga yang dilakukan aparat pemerintah lebih terkesan bukan pendekatan partisipatif.
“Saya kira pembangunan Bendungan Beder ini bagus, pemanfaatannya banyak. Tapi, bagaimana kemudian mitigasi antara kepentingan yang didasari persepsi masyarakat kontra itu dengan perencanaab pelaksanaan pembangunan itu,” kata Arsul seperti dikutip, Rabu, 16 Februari 2022.
Legislator yang pernah berkunjung ke lokasi konflik di Desa Wadas ini menjelaskan desa tersebut bukan lokasi dan tidak secara langsung berdampak pada pembangunan Bendungan Bener.
Oleh karena, pembangunan bendungan seluas 590 hektare ini lokasinya sejauh 10 kilometer dari Desa Wadas.
Di sisi lain, bebatuan andesit yang ada di Desa Wadas akan menjadi sarana penunjang bagi proyek pembangunan yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
Karena itu, Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI ini mengaku cukup berbaik sangka tatkala ada salah seorang pejabat menteri yang menyebut bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan dalam pengukuran lahan di desa tersebut.
Sebab, dalam asumsi Arsul Sani, bisa jadi tanpa kekerasan yang dimaksud tersebut adalah ketidakadaan penembakan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil.
“Tapi, kalau kita datang ke (Desa Wadas) sana, tentu tidak sesimpel itu kesimpulannya. Apalagi, kalau kekerasan itu diperluas definisinya ya memang kita temukan. Saya kira juga yang ditayangkan di berbagai media mainstream terutama televisi itu kan semuanya mengambil gambar itu dari sudut pandang berbeda. Pun Komisi III juga sudah datang ke sana untuk mendapatkan data primer langsung dari lokasi,” ujar Arsul.
