ASN Pemprov DKI Sengaja Ganti Pelat Mobil Dinas, Pakar: Pemalsuan Dokumen Bisa Dipenjara 6 Tahun

Jakarta – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menjadi sorotan lantaran diduga secara sengaja mengganti pelat nomor kendaraan dinas berpelat merah menjadi pelat putih layaknya kendaraan pribadi.

Publik pun menyoroti dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas yang videonya viral di sosial media.

‎Merespons hal tersebut, Akademisi Ilmu Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyatakan bahwa tindakan mengganti pelat nomor tersebut bukan sekadar menyangkut pelanggaran administratif, bahkan berpotensi masuk ranah pidana.

‎”Perubahan identitas kendaraan tanpa izin resmi dapat dikategorikan sebagai bentuk pemalsuan dokumen negara,” ujarnya kepada wartawan pada Selasa, 7 April 2026.

‎Ia pun mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 263 ayat (1), di mana termaktub secara jelas mengatur ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan surat dengan hukuman penjara hingga enam tahun.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pengakuan dari pengemudi dalam video yang beredar, yang menyebut penggantian pelat dilakukan secara sengaja agar kendaraan tidak mencolok saat digunakan.

“Di unggahan video itu penggantian pelat sengaja dilakukan, ini bukan kelalaian,” kata Trubus.

Menurut dia, kasus ini memicu desakan agar pemerintah daerah tidak menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN.

‎”Transparansi dan penegakan hukum harus dikedepankan agar tidak merusak kepercayaan publik,” tutur Trubus.

‎Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menyatakan pihaknya telah melakukan penelusuran internal untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat.

‎Ia menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas wajib sesuai dengan aturan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

‎‎”Pemeriksaan lanjutan juga tengah dilakukan bekerja sama dengan inspektorat,” ucapnya.

Faisal mangaku, kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan aset daerah.

‎Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi.

Pihak Pemprov DKI Jakarta berjanji akan meningkatkan disiplin aparatur serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.

Sebagai informasi, peristiwa ini bermula saat petugas dari Satlantas Polres Bogor menghentikan sebuah kendaraan di kawasan Puncak Bogor.

Petugas curiga terhadap pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan data.

‎Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa kendaraan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah. Namun, pelat merah yang seharusnya digunakan telah diganti dengan pelat putih.

Petugas kemudian mengambil tindakan tegas dengan meminta pengemudi mengembalikan pelat sesuai aturan. Pelat yang tidak sah turut diamankan sebagai barang bukti. []