Jakarta – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan menyinggung isu demonstrasi yang dikhawatirkan akan terjadi pada bulan Oktober 2026 mendatang.
August Hamonangan pun meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengedepankan pendekatan kesejahteraan.
“Salah satunya, demonstrasi yang sering diadakan oleh masyarakat didorong oleh kesulitan ekonomi. Ketika kesejahteraannya terancam, warga berbondong-bondong turun ke jalanan untuk memprotes keadaan tersebut,” kata August Hamonangan dalam keterangannya dikutip Sabtu, 26 September 2026.
Oleh karena itu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta harus melihat persoalan ini dengan menggunakan kacamata kesejahteraan.
”Meskipun secara perlahan, perekonomian masyarakat harus diperbaiki agar warga kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan tidak jatuh ke dalam kesulitan,” ucapnya.
Fraksi PSI Soroti Tingkat Pengangguran di Jakarta
Berkaitan dengan itu, August kembali menyorot angka pengangguran Jakarta yang masih tinggi, yaitu sekitar 6 persen. Menurutnya, program penciptaan lapangan kerja harus dijadikan prioritas.
“Penciptaan lapangan pekerjaan harus terus digenjot. Dengan adanya pekerjaan, warga kita mendapatkan penghasilan yang bisa memperkuat kemampuan daya beli mereka. Ketika itu terjadi, maka roda perekonomian juga akan berputar,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk berdialog dengan pelaku-pelaku usaha sebagai motor penggerak ekonomi mengenai kondisi serta arah pembangunan ekonomi Jakarta ke depannya.
Ini juga berkaca dari adanya dugaan bahwa para pengusaha khawatir dengan situasi sosial dan ekonomi setelah berbagai mal memasang pagar pengaman di sekitar wilayahnya beberapa waktu lalu sebelum dibongkar kembali.
“Saya pikir, ini juga waktunya Pemprov DKI Jakarta serius mengadakan perbincangan dengan pelaku-pelaku bisnis di Jakarta, dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang berkepentingan mengenai arah pembangunan ekonomi Jakarta. Dan bagaimana itu bisa menguntungkan semua pihak, termasuk menaikkan kondisi perekonomian warga kita,” ujarnya.
“Seperti kemarin, para pengusaha mungkin merasa khawatir terhadap kondisi sosial-ekonomi yang berkembang. Pemprov DKI harus bisa mengambil peran konstruktif. Kalau memang kerisihan itu berkaitan dengan masalah ekonomi, maka para pelaku usaha bisa diajak berbincang dalam rangka mencari cara membangun Jakarta yang lebih adil dan sejahtera lagi,” tutur August Hamonangan memungkasi. []
