Jakarta – Usai melakukan sosialisasi di Manado, Sulawesi Utara, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Bank Negara Indonesia (BNI) melakukan kunjungan. Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan serah terima kunci rumah di Perumahan Griya Bumi Asih. Perumahan tersebut merupakan perumahan bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pengelola PT Bumi Asih, I Komang Agustria, menyampaikan bahwa total lahan perumahan tersebut mencapai 37,9 hektare. Lahan tersebut mencakup tahap awal pengembangan yang sedang berjalan saat ini. Potensi kawasan tersebut mencapai 2.168 unit rumah, dengan 526 unit telah terbangun dan 63 unit sudah siap huni. Sedangkan progres pembangunan 27 unit dan yang telah ditempati sebanyak 393 unit.
“Tingkat keterhunin di atas 90% dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) 0. Ini menunjukkan masyarakat betul-betul menempati dan membutuhkan hunian,” kata dia dalam keterangan resmi dikutip Jumat, 10 April 2026.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa BP Tapera selalu berupaya untuk berkontribusi dalam berbagai kebijakan pemerintah di bidang perumahan.
“Kami sebagai badan publik yang menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan FLPP merasa bangga untuk terus terlibat,” ujar Heru.
Lebih lanjut ia mengatakan BNI sebagai salah satu mitra kerja pemerintah dalam penyaluran FLPP. Menjadi kontributor terbesar nomor 3 dalam penyaluran FLPP Tahun 2025 kemarin.
Direktur Jenderal Perumahan, Sri Haryati, yang turut hadir serta melakukan kunjungan berharap bahwa seluruh lini stakeholder pemerintah dapat terus bekerjasama dan berkolaborasi.
Menteri PKP Semangati Developer Manado dan Sekitar
Masih dalam rangkaian kunjungan di Provinsi Sulawesi Utara, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hadir juga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Perumahan JC Home Koka.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong para pengembang lokal untuk lebih kreatif dalam mengelola dan membangun hunian.
Dalam pertemuan tersebut rombongan sekaligus melakukan audiensi dengan para developer.
“Pemerintah pusat tentunya berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempermudah dan membantu proses perizinan,” ujar Maruarar Sirait.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan siap mengalokasikan kuota subsidi perumahan di Provinsi Sulawesi Utara.
“Kami telah berdiskusi dengan Gubernur Sulawesi Utara, dan berdasarkan data kami ada potensi sebesar 14.376 unit di provinsi Sulawesi Utara,” tutur Heru.
Lebih lanjut Heru menyampaikan berdasarkan data BPS, Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Utara memiliki backlog mencapai 15,58, dan Kabupaten Minahasa Utara menduduki realisasi penyaluran flpp tertinggi, yaitu sebesar 11.895 unit yang disalurkan sejak tahun 2010.
“Di mana di tahun 2015 sendiri FLPP disalurkan sebanyak 1.882 unit,” katanya.
 bersama Kementerian PKP lakukan.){kind=link}