Makassar, OPSI.ID – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Makassar bersama anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menggelar bedah buku Sosialisme Islam: Pemikiran HOS Tjokroaminoto. Syamsu Rizal menyebut saat ini pemerintah sedang membuat konsep kesejahteraan rakyat berlandaskan sosialis.
Anggota DPR RI Syamsu Rizal mendorong negara menguasai minimal 51 persen kepemilikan tambang agar pengelolaannya dapat dikendalikan pemerintah. Dia juga menginginkan masyarakat memiliki kesempatan menguasai usaha pertambangan, bukan hanya korporasi besar.
“Maka negara harus menguasai minimal 51 persen kepemilikan tambang sehingga negara bisa mengendalikan. Juga nantinya tak hanya korporasi besar yang bisa menguasai tambang, tapi juga masyarakat,” kata Deng Ical sapaan akrabnya.
Deng Ical mengatakan DPR RI tengah membahas konsep kesejahteraan rakyat yang berlandaskan pemikiran sosialis. Dalam konsep tersebut, tanah dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara.
<span;>Diskusi tersebut mengangkat persoalan ketimpangan ekonomi dan penguasaan kekayaan oleh segelintir kelompok. Kekayaan Indonesia yang melimpah dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Sementara Praktisi UMKM dan koperasi Bahrul Ulum Ilham menyoroti distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi dalam pembangunan nasional. Menurutnya, persoalan bangsa bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dinikmati secara lebih merata.
Dia mengaitkan persoalan tersebut dengan konsep ekonomi Islam yang mengatur kepemilikan, distribusi, hingga tata kelola kekayaan. Dalam perspektif Islam, harta tidak seharusnya hanya berputar dan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Bahrul juga menyoroti arah pengembangan koperasi di Indonesia, termasuk program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Dia mempertanyakan apakah model koperasi yang dijalankan negara saat ini telah mencerminkan jati diri koperasi.Cari Peta Wilayah
“Saya yang menggeluti koperasi beranggapan, koperasi yang dijalankan oleh negara, sebagaimana yang saya pahami, belum tentu sesuai dengan jati diri koperasi,” ujar Bahrul.
Dia kemudian mencontohkan praktik koperasi di Swiss, khususnya Coop dan Migros, yang menurutnya berkembang dengan kepemilikan masyarakat. Kedua koperasi tersebut dinilai menunjukkan bahwa kepemilikan usaha dapat berada di tangan masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi pada segelintir pemodal.
Sementara itu, Ketua Dewan Wilayah Serikat Islam Sulawesi Selatan Prof. Tahir Kasnawi mengulas pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto mengenai kapitalisme dan ketidakadilan sosial yang telah mengakar sejak masa kolonial. Menurut dia, Tjokroaminoto mengembangkan gagasan sosialisme sebagai salah satu jalan memperjuangkan keadilan sosial di tengah dominasi kapitalisme.
Sosialisme yang diperjuangkan Tjokroaminoto memiliki landasan tersendiri. Gagasan tersebut tidak diarahkan untuk membangun negara komunis maupun semata-mata membentuk negara Islam, melainkan mewujudkan nilai-nilai Islam, ketuhanan, dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemikiran Tjokroaminoto juga menempatkan kemerdekaan sejati sebagai cita-cita penting. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi juga mencakup kesempatan masyarakat memperoleh keadilan dan kesejahteraan.[]
