JAKARTA — Pemerintah mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada Senin, 9 November 2026.
Melalui sistem ini, pemerintah menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan, penerapan SPP-TDLN melibatkan lembaga keuangan, perbankan, dan penyedia layanan pembayaran yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan sistem tersebut dirancang untuk membuat pemungutan PPN transaksi digital luar negeri lebih tertib, adil, dan berbasis teknologi.
Namun, Inge menegaskan SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru. Kebijakan ini juga tidak mengubah tarif PPN yang berlaku maupun menjadikan seluruh transaksi luar negeri sebagai objek pajak.
“Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian, mencegah pemungutan ganda, menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta memastikan penggunaan data dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ingeseperti dikutip pada Senin, 9 November 2026.
DJP memastikan pemungutan hanya berlaku terhadap transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN berdasarkan ketentuan perpajakan.
Transfer Uang dan Remitansi Tidak Otomatis Kena PPN
Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat adalah kemungkinan pengenaan PPN terhadap aktivitas transfer uang melalui perbankan dan layanan remitansi.
Terkait hal tersebut, DJP menegaskan transfer dana pribadi maupun pengiriman uang kepada keluarga tidak otomatis dikenai PPN melalui SPP-TDLN.
Dengan demikian, sistem ini tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat yang melakukan transfer uang personal atau mengirimkan dana kepada keluarga di luar negeri.
Inge juga menjelaskan bahwa mekanisme SPP-TDLN dirancang untuk menghindari pemungutan pajak dua kali atas transaksi yang sama.
“SPP-TDLN dirancang untuk mencegah pemungutan ganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang telah ditunjuk, transaksi tersebut tidak dipungut kembali melalui SPP-TDLN,” terangnya.
Melalui mekanisme tersebut, konsumen tidak perlu mengurus sendiri administrasi penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak.
Enam Lembaga Telah Ditunjuk sebagai Pemungut
Sebelum diterapkan, DJP telah melakukan pengujian sistem melalui tahap *sandboxing* dan periode stabilisasi. Pengujian tersebut mencakup kesiapan teknologi, proses bisnis, pertukaran data, hingga integrasi dengan lembaga yang terlibat.
Pada tahap awal, tepatnya 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai issuer atau Pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN.
Sementara itu, calon issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi sebelum ditetapkan secara resmi.
“Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP,” pungkas Inge.
Secara sederhana, SPP-TDLN merupakan mekanisme untuk memungut PPN atas pembelian atau pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.
Bank dan lembaga pembayaran yang ditunjuk akan membantu mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria objek PPN. Sistem ini juga melengkapi mekanisme pemungutan PPN melalui PMSE.
Artinya, apabila suatu transaksi digital luar negeri belum dipungut PPN melalui mekanisme PMSE, tetapi memenuhi kriteria sebagai objek pajak, pemungutannya dapat dilakukan melalui SPP-TDLN.
DJP kembali menegaskan bahwa kebijakan ini bukan pajak baru. Transfer uang pribadi, kiriman dana keluarga, dan remitansi juga tidak otomatis menjadi objek PPN.[]
