JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan kebocoran dokumen dalam penanganan kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein Bagus membenarkan adanya pemeriksaan internal terhadap sejumlah pegawai. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
“Bahwa memang betul ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan di Dewas,” kata Taufik kepada wartawan, Senin malam, 16 November 2026.
Meski membenarkan pemeriksaan tersebut, Taufik belum mengungkap jumlah pegawai yang dimintai keterangan. Ia hanya menyatakan KPK menghormati proses yang sedang berjalan di internal lembaga antirasuah tersebut.
Menurut Taufik, pemeriksaan dilakukan untuk memverifikasi dan mengklarifikasi sejumlah informasi. Informasi itu ditemukan saat penyelidikan tertutup kasus dugaan suap di Kementerian ATR/BPN.
“Dalam rangka melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” katanya.
Penyidikan Kasus Suap HGB Terus Berjalan
Di tengah pemeriksaan internal tersebut, KPK memastikan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN tetap berjalan.
Taufik menyebut penyidik masih memeriksa sejumlah pihak untuk mendalami perkara tersebut. Salah satunya adalah para kepala kantor pertanahan di lingkungan ATR/BPN.
“Beberapa kegiatan-kegiatan ter-update yang dilakukan oleh teman-teman penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para kepala kantah-kantah di lingkungan ATR/BPN,” ujarnya.
Delapan Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Empat tersangka di antaranya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Sementara itu, empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, serta Rizal Pahlevi.
KPK masih mendalami peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Selain itu, pemeriksaan internal terkait dugaan kebocoran dokumen juga menjadi bagian dari upaya mengklarifikasi informasi yang muncul selama proses penyelidikan dan penyidikan.[]


