JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mempersiapkan proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Dua tim khusus telah dibentuk untuk mengawal proses tersebut, yakni Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc.
Wakil Ketua MPR RI Sohibul Iman mengungkapkan, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat atau Rerie ditunjuk sebagai Ketua Tim Verifikasi.
Sementara itu, Tim Ad Hoc akan dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Penunjukan kedua ketua tim tersebut menjadi bagian dari persiapan MPR menghadapi proses pemilihan dan penetapan Wakil Presiden baru.
“Ketua tim verifikasi itu Ibu Rerie, kemudian tim ad hoc itu ketuanya adalah Pak Bambang, Bambang Pacul ya, Kalau enggak salah ya ketuanya,” kata Sohibul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Sohibul dan Tiga Kader PKS Masuk Tim Verifikasi
Sohibul mengatakan, dirinya juga menjadi bagian dari Tim Verifikasi. Selain itu, terdapat tiga kader PKS yang masuk dalam tim tersebut sebagai perwakilan fraksi.
Ketiga kader PKS itu adalah Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, dan Johan Rosihan.
“Oh dari PKS 3 orang katanya. Pak Hidayat, Pak Tifatul sama Pak Johan masuk di dalam tim verifikasi dan saya juga sebagai pimpinan ada di situ,” ucap Sohibul.
Menurutnya, pemeriksaan dokumen calon Wakil Presiden akan menjadi perhatian penting dalam proses verifikasi. Salah satu aspek yang akan diperiksa secara mendalam adalah riwayat pendidikan para calon.
MPR Tak Ingin Terulang Kontroversi Riwayat Pendidikan
Sohibul menegaskan, MPR akan melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap seluruh persyaratan calon. Langkah ini menjadi bahan evaluasi dari persoalan yang sebelumnya muncul terkait riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Karena itu, verifikasi tidak boleh hanya menjadi pemeriksaan administratif. MPR ingin memastikan seluruh dokumen calon benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dan saya kira MPR belajar dari apa yang terjadi kemarin. MPR akan berusaha semaksimal mungkin bahwa verifikasi ini bisa betul-betul sampai detail supaya nanti ke depan tidak ada persoalan ya, terutama dari sisi riwayat pendidikan dari para calon itu, supaya nanti tidak terjadi kontroversi,” kata Sohibul.
Bambang Pacul Pimpin Tim Ad Hoc Beranggotakan 36 Orang
Berbeda dengan Tim Verifikasi, Tim Ad Hoc yang dipimpin Bambang Pacul memiliki tugas menyiapkan dokumen ketetapan MPR untuk pengangkatan Wakil Presiden baru.
Tim tersebut akan beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi dan Kelompok DPD di MPR.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah mengumumkan pembentukan kedua tim tersebut dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan Kelompok DPD.
Dalam rapat yang sama, MPR juga memutuskan mengubah jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden.
Sidang yang semula direncanakan pada Rabu, 2 Desember 2026, diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Perubahan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan waktu untuk mempertimbangkan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR.[]

