Jakarta – Peningkatan penyaluran kredit baru perbankan pada triwulan II 2026 dinilai menjadi sinyal positif bagi aktivitas ekonomi nasional. Namun, kenaikan tersebut belum dapat dijadikan indikator bahwa pemulihan ekonomi Indonesia telah berlangsung kuat dan merata.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan pertumbuhan kredit memang mencerminkan meningkatnya optimisme dunia usaha, terutama melalui kenaikan kredit modal kerja dan kredit investasi.
Meski demikian, kualitas pemulihan ekonomi tetap harus dilihat dari indikator yang lebih luas, seperti produksi, penjualan, investasi riil, pendapatan masyarakat, hingga penyerapan tenaga kerja.
”Peningkatan kredit merupakan sinyal positif, tetapi belum cukup menjadi bukti bahwa pemulihan ekonomi telah berlangsung kuat dan merata. Kualitas pemulihan tetap harus diukur dari produksi, lapangan kerja, dan daya beli masyarakat,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya dikutip Rabu, 22 Juli 2026.
Pernyataan tersebut merespons hasil Survei Perbankan Bank Indonesia yang dirilis pada 20 Juli 2026.
Dalam survei itu, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru pada triwulan II 2026 mencapai 93,08 persen, melonjak dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 38,74 persen, sekaligus lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 85,22 persen.
Berdasarkan jenis penggunaannya, SBT kredit modal kerja tercatat sebesar 94,34 persen, kredit investasi 93,51 persen, dan kredit konsumsi 83,67 persen.
Sementara secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, disusul jasa pendidikan, industri pengolahan, konstruksi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
Menurut Achmad, kenaikan kredit modal kerja mengindikasikan perusahaan mulai meningkatkan pembelian bahan baku, pembiayaan persediaan, hingga operasional karena memperkirakan permintaan akan membaik.
Di sisi lain, meningkatnya kredit investasi menunjukkan adanya ekspansi usaha melalui pembangunan fasilitas produksi, pembelian mesin, hingga penambahan kapasitas produksi. Optimisme tersebut juga diperkuat oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hingga Mei 2026, outstanding kredit perbankan tumbuh 11,51 persen secara tahunan menjadi Rp8.918 triliun.
Adapun kredit investasi menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 21,95 persen, diikuti kredit modal kerja 8,09 persen dan kredit konsumsi 5,89 persen.
Selain itu, Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia juga menunjukkan aktivitas usaha masih meningkat.
Kata Achmad, SBT kegiatan usaha naik dari 10,11 persen menjadi 12,97 persen pada triwulan II 2026, sementara kapasitas produksi terpakai meningkat menjadi 73,80 persen. Indeks PMI Bank Indonesia pun masih berada di zona ekspansi pada level 51,43 persen.
Meski demikian, Achmad mengingatkan bahwa SBT bukanlah angka pertumbuhan nominal kredit, melainkan indikator yang menggambarkan arah perubahan penyaluran kredit berdasarkan hasil survei terhadap sekitar 40 bank yang menguasai sekitar 80 persen aset perbankan nasional.
Karena itu, menurutnya, indikator tersebut perlu dibaca secara hati-hati dan dilengkapi dengan data ekonomi riil.
Ia menilai kondisi perekonomian domestik masih menghadapi sejumlah tantangan.
Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026, pertumbuhan tersebut masih mengalami kontraksi 0,77 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
Achmad menilai pertumbuhan tersebut juga masih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, yang tercermin dari konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81 persen. Kondisi itu menunjukkan permintaan swasta belum sepenuhnya pulih.
Di sisi lain, daya beli masyarakat juga belum memperlihatkan penguatan yang konsisten. Hal itu terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen yang turun dari 123,0 pada April menjadi 117,8 pada Juni 2026.
Sementara Indeks Penjualan Riil pada Mei 2026 terkontraksi 3,9 persen secara tahunan, dengan penurunan terjadi pada penjualan makanan dan minuman, peralatan informasi dan komunikasi, serta sandang.
Achmad juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan akses pembiayaan antara korporasi besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada Mei 2026, kredit korporasi tumbuh 18,39 persen, sedangkan kredit UMKM hanya meningkat 0,60 persen.
”Ekspansi kredit akan lebih berkualitas apabila manfaatnya juga dirasakan UMKM yang menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Di sektor perbankan, risiko kredit memang masih berada pada level yang relatif terkendali. OJK mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,17 persen, NPL net 0,84 persen, dan Loan at Risk (LaR) sebesar 8,72 persen pada Mei 2026.
Namun, Achmad mengingatkan bahwa indikator kredit bermasalah bersifat tertinggal sehingga potensi risiko baru biasanya muncul beberapa bulan setelah perlambatan penjualan atau kenaikan biaya usaha.
Selain itu, kenaikan BI-Rate menjadi 5,75 persen hingga Juni 2026 juga dinilai berpotensi meningkatkan biaya pinjaman, terutama bagi debitur dengan kredit berbunga mengambang maupun investasi jangka panjang.
Bank Indonesia sendiri memperkirakan penyaluran kredit baru masih akan tumbuh pada triwulan III 2026 dengan SBT sebesar 84,65 persen. Namun, pertumbuhan outstanding kredit sepanjang tahun 2026 diproyeksikan hanya mencapai 7,51 persen, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar 9,69 persen.
Maka itu, Achmad menilai pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK perlu memastikan kualitas ekspansi kredit tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, produktivitas, ekspor, serta pemerataan akses pembiayaan.
Menurutnya, perluasan akses kredit bagi UMKM melalui penjaminan, pemanfaatan data transaksi digital, pendampingan pembukuan, serta penyederhanaan biaya administrasi menjadi langkah penting.
”Agar pertumbuhan kredit benar-benar mampu menopang pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026,” kata Achmad Nur Hidayat. []
