JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap pembagian peran empat tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi sosok yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.
Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).
Suyudi menjelaskan, Listyo Sigit diduga berperan sebagai pemberi perintah penyadapan kepada Ahrie Sonta yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).
Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp. Listyo juga disebut menentukan target yang akan disadap.
“Diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS,” kata Suyudi.
Tak hanya sebagai pemberi perintah, Listyo juga diduga menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan atau end-user. Menurut Suyudi, dugaan peran tersebut berkaitan dengan tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Tersangka kedua adalah Slamet Uliandi. Saat menjabat Kadiv TIK Polri periode 2021–2026, Slamet diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.
Slamet diduga memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan. Dia juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan dari Ahrie kepada Listyo, baik berupa laporan harian maupun analisis.
“Memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon (AS) berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ujar Suyudi.
Selanjutnya, Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi. Instruksi tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit.
Eko juga diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan melalui pesan WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
“Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” ucap Suyudi.
Sementara itu, Ahrie Sonta diduga menjadi pihak yang menerima perintah dari Listyo sebelum meneruskannya kepada operator untuk melaksanakan penyadapan.
Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log. Selain itu, dia disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
“AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.
Pemaparan tersebut disampaikan Suyudi di hadapan pimpinan Komisi III DPR RI. Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi III Habiburokhman bersama tiga wakil ketua, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni.[]
