JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, mendesak agar empat tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dijatuhi hukuman mati.
Desakan itu disampaikan Safaruddin dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Safaruddin meminta aparat penegak hukum menerapkan pasal terkait makar dengan ancaman pidana mati terhadap keempat tersangka. Menurutnya, perkara tersebut harus ditindak secara tegas.
“Nah, makar dengan hukuman, saya minta itu di pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati,” tegas Safaruddin.
Selain mendesak hukuman mati, politikus PDIP itu meminta agar proses penegakan hukum dimulai dari pihak yang diduga menjadi pemberi perintah.
Dia menilai pihak yang berada di posisi komando harus lebih dahulu dimintai pertanggungjawaban. Safaruddin bahkan meminta mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjalani sidang kode etik.
“Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya udah kepalanya dulu disidangkan kode etik,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan dugaan penyadapan tersebut terjadi di wilayah Jakarta Selatan.
“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” kata Suyudi.
Berdasarkan hasil penyidikan, polisi mengidentifikasi lima tahapan yang diduga menjadi modus operandi dalam perkara tersebut.
Tahapan itu meliputi perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, hingga penghapusan data.
Suyudi menjelaskan, dugaan perintah penyadapan berasal dari Jenderal LSP melalui SU. Instruksi tersebut kemudian diteruskan kepada EH dan AS.
“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ungkapnya.
Menurut Suyudi, perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp. Instruksi itu juga disebut tidak dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.[]
