JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, meminta mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo lebih dahulu menjalani sidang etik terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Permintaan itu disampaikan Safaruddin saat rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Safaruddin menilai, penanganan perkara harus dimulai dari pihak yang diduga menjadi pengendali atau pemberi perintah.
Dia mengingatkan bahwa pertanggungjawaban tidak boleh hanya dibebankan kepada pihak yang menjalankan instruksi.
“Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya udah kepalanya dulu disidangkan kode etik,” ujar Safaruddin.
Politikus PDIP itu juga meminta empat orang yang terseret dalam perkara tersebut dijerat dengan hukuman maksimal. Dia bahkan menyinggung ancaman pidana mati dalam pasal terkait makar.
“Nah, makar dengan hukuman, saya minta itu di pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati,” tegasnya.
Dalam rapat yang sama, Kapolri Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan tersebut.
Dia menyebut peristiwa yang dilaporkan diduga berlangsung di wilayah Jakarta Selatan.
“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” kata Suyudi.
Dari hasil penyidikan, polisi mengungkap lima tahapan yang diduga menjadi bagian dari modus operandi perkara tersebut.
Tahapan itu meliputi pemberian perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, penyampaian laporan kepada end user, hingga penghapusan data elektronik.
Suyudi juga mengungkap dugaan alur pemberian perintah dalam kasus tersebut. Instruksi awal diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, sebelum diteruskan kepada EH dan AS.
“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ungkapnya.
Menurut Suyudi, instruksi tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Dalam prosesnya, perintah itu disebut tidak dilengkapi surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi.
Paparan Kapolri tersebut menjadi bagian dari penjelasan kepada Komisi III DPR mengenai konstruksi perkara dan dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus penyadapan.[]
