Jakarta – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, hingga kini belum memaparkan kajian mengenai perluasan layanan TransJakarta laut ke Kepulauan Seribu.
“Jadi, sampai saat ini belum ada paparan dari Dinas Perhubungan ke Komisi B terkait dengan kajian dari rencana transportasi laut tersebut. Karena, kajiannya sampai saat ini juga belum ada. Itu yang kemarin kami kritisi di Komisi B,” kata Francine dalam keterangannya pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Francine menilai, Dishub Jakarta harus mengadakan dan menjelaskan kajian terkait TransJakarta laut itu terlebih dahulu, sebelum DPRD DKI bisa membicarakannya lebih jauh lagi.
Adapun salah satu aspek yang Francine minta untuk dijelaskan terkait kajian tersebut adalah mengenai pendapatan serta beban keuangan TransJakarta laut. Selain itu, alasan mendasar kenapa layanan tersebut harus diadakan.
“Harusnya, itu ada kajiannya terlebih dahulu. Memang bisa atau tidak transportasi laut ini diselenggarakan secara jangka panjang dan apakah akan menguntungkan atau bagaimana. Itu kan harus ada hitung-hitungannya. Kemudian, siapa sebenarnya yang harus bertanggungjawab untuk mengelola,” ucapnya.
“Apakah tetap di Dishub, atau mungkin lebih efisien jika digabungkan dengan TransJakarta. Jadi, sampai hari ini belum ada kajian itu. Tapi memang, sudah beredar rumornya di luar,” ujar Francine lagi.
Lebih lanjut Francine berharap kajian juga menyentuh aspek kebutuhan transportasi warga Jakarta di Kepulauan Seribu yang akan dilayani oleh TransJakarta laut. Termasuk, keterangan mengenai jumlah penduduk serta frekuensi bepergian mereka.
“Harus ada kajiannya terlebih dahulu, apakah feasible atau tidak. Kemudian, di kajian itu kan juga harus dilihat secara komprehensif rencana jangka panjangnya seperti apa. Kemudian, jumlah penduduknya misalnya seberapa tinggi frekuensinya sih mereka bolak-balik menggunakan transportasi laut,” tuturnya.
Selain itu, kajian terkait harus menjelaskan pengaruh TransJakarta laut terhadap upaya pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu. Selanjutnya, perhitungan mengenai kebutuhan subsidi layanan tersebut juga harus dipelajari.
“Kalau mau menggali potensi pariwisata, kira-kira berapa sih potensi pariwisatanya. Kan itu namanya kalau kita investasi sesuatu, harapannya, seminimal-minimalnya jangan sampai rugi kan. Tapi, kalau dalam hal ini, karena sifatnya adalah layanan publik dan harus mendapatkan bantuan subsidi nantinya, tentu harus diperhitungkan berapa besaran subsidinya yang harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menunjang cita-cita untuk punya transportasi laut ini,” ucapnya.
Francine memperingatkan agar layanan tersebut jangan sampai malah merugikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, terlebih karena nilai investasinya yang besar.
“Kapal sendiri kan investasinya juga mahal. Jangan sampai sepi, kalau sepi, menganggur, yang ada juga nanti kapalnya rusak. Karena maintenance-nya kurang dan lain sebagainya. Kemudian, secara jangka panjang juga harus dilihat integrasinya seperti apa rencana transportasinya. Lalu, jangan lupa juga tetap memperhatikan inklusivitas. Jadi, tetap memperhatikan teman-teman yang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus. Itu juga perlu menjadi perhatian dalam rencana transportasi jangka panjangnya ini,” kata Francine Widjojo.
Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pada tahun 2027 mendatang PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengambil alih pengelolaan tranportasi ke Kepulauan Seribu, dari semula dikelola oleh Dishub. []
, Francine Widjojo minta Dishub paparkan Transjakarta laut){kind=link}