Jakarta – Jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menyebut Munarman telah menggerakkan orang lain untuk melakukan aksi teror. Eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) itu juga disebut telah berbaiat ke pimpinan ISIS Abu Bakar Al Baghdadi.
Jaksa menambahkan, terdakwa Munarman dkk merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan ancaman kekerasan. Melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.
“Atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan, atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di PN Jaktim, Rabu, 8 Desember 2021.
Menurut jaksa, Munarman sudah melakukan perbuatan tersebut di sejumlah tempat. Seperti di Sekretariat FPI Kota Makassar-Markas Daerah LPI (Laskar Pembela Islam), Pondok Pesantren Tahfizhul Qur`an Sudiang Makassar, dan di aula Pusbinsa kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jaksa menyebut, perbuatan Munarman itu dilakukan dalam kurun 2015.
Jaksa juga menyebutkan, Munarman telah berbaiat ke ISIS pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi, sejak 2014 lalu. Jaksa pada mulanya membahas ISIS muncul di Suriah pada awal 2014, yang dideklarasikan oleh Abu Bakr al-Baghdadi. Menurut jaksa, propaganda organisasi teroris tersebut turut memengaruhi sejumlah kelompok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia.
“Bahwa propaganda ISIS juga berhasil mempengaruhi beberapa kelompok di Indonesia, pada sekitar tanggal 6 Juni 2014 bertempat di gedung UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan. Faksi, Forum Aksi Solidaritas Islam mengadakan kegiatan pemberian dukungan kepada ISIS atau Daulah Islamiyah serta sumpah setia kepada amir atau pimpinan ISIS, yaitu Syekh Abu Bakr al-Baghdadi baiat dengan tema menyambut lahirnya peradaban islamiyah darul khilafah,” kata jaksa.
Atas dasar itu, Munarman didakwa melanggar Pasal 14 atau Pasal 15 juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Atau Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. []
